Pergub Larangan Demo di Malioboro Jadi Catatan Ombudsman, Sultan Bergeming

Heri Susanto - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 14:43 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Senin (22/2/2021).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Senin (22/2/2021). Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom

Akan tetapi, pada poin kedua soal proses penyusunan Pergub, ORI tidak melihat adanya pelibatan masyarakat. Hal ini lah yang kemudian menjadi perhatian khusus.

"Prosesnya ini yang memang di dalam tahapan perumusan Peraturan Gubernur kami tidak menemukan satu tahapan aktivitas yang melibatkan masyarakat. Itu yang perlu jadi perhatian," ungkapnya.

Padahal, dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menyebutkan bahwa masyarakat berhak menyampaikan masukan dalam proses perumusan peraturan kepala daerah.

"Artinya apa? Hak ini dilindungi oleh undang-undang. Harusnya karena masyarakat punya hak ini harus diberikan terlebih dahulu ditawarkan, ini ada hak kalian untuk memberi masukan, mau digunakan nggak. Nggak boleh diam-diam aja, apalagi diabaikan," urainya.

Menurut ORI DIY, hal ini luput dari perhatian Biro Hukum Pemda DIY. Yakni masyarakat tidak pernah dilibatkan untuk memberi masukan. Sehingga menurut ORI terjadi maladministrasi dalam proses penyusunan Pergub.

"Nah itu yang kemudian luput dalam pencermatan kepala biro hukum. Kami melihat seperti itu sehingga sepatutnya itu diberikan kesempatan pertama masyarakat untuk memberikan masukan," ucapnya.

"Karena itu yang tidak dilakukan sehingga kami berkesimpulan bahwa hal ini telah terjadi maladministrasi dalam bentuk tindakan tidak patut dalam proses itu," imbuhnya.

ORI DIY pun kemudian memberikan saran tindakan korektif kepada Gubernur DIY. Pihaknya juga memberikan waktu 30 hari kepada Gubernur DIY untuk menjalankan saran.

"Nah saran ini kita tadi menyampaikan dalam 30 hari kami berharap dapat menerima laporan atas tindak lanjutnya dari Gubernur, seperti apa tindak lanjutnya. Kalau tindak lanjut itu kemudian bisa kita artikan sebagai bentuk penyelesaian maka selesai di situ," katanya.

Apabila saran diabaikan, sesuai dengan mekanisme ORI DIY akan meneruskan hasil pemeriksaan ke Ombudsman pusat untuk diusulkan sebagai rekomendasi.

"Apabila kemudian tidak dijalankan akan kami teruskan ke Ombudsman pusat untuk diusulkan sebagai rekomendasi. Di sana nanti akan dibahas kalau tim sendiri dan manakala nanti disetujui menjadi rekomendasi maka undang-undang mewajibkan untuk dilaksanakan," terangnya.


(rih/mbr)