Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan PKL senilai Rp 1,2 juta di Malioboro, Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat menunjukkan sentra PKL di lahan eks bioskop Indra kepada Jokowi.
Pantauan di lokasi, Jokowi dan rombongan berjalan kaki dari Istana Negara, Gedung Agung bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.
Rambongan Jokowi berjalan menyusuri pedestrian Malioboro dan menyapa PKL maupun wisatawan yang berada di Malioboro. Sesampainya di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan jalan masuk bekas Bioskop Indra rombongan berhenti sebentar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sultan tampak menunjukkan bangunan yang perencanaannya untuk sentra PKL tersebut kepada Jokowi dan rombongan.
"Rencana untuk memindahkan PKL," kata Sultan di lokasi, Sabtu (9/10/2021).
Menko Perekonomian Airlangga turut merespons penjelasan dari Sultan tersebut. Terdengar Airlangga menanyakan soal bangunan tersebut.
"Rencana PKL di sana?" tanya Airlangga.
Setelah itu, tidak terdengar jelas percakapan antara Sultan dan rombongan. Beberapa saat kemudian, Jokowi melanjutkan jalan kaki.
Untuk diketahui, gedung sentra PKL ini dibangun tiga lantai dan dibagi jadi lima zona. Pertama, semi basement untuk menyimpan gerobak. Luasnya 1.112 meter persegi. Kapasitasnya 37 gerobak dan 32 sepeda motor.
Lantai dasar diperuntukkan khusus bagi penjual makanan kering. Luasnya 1.205 meter persegi. Lantai ini bisa dihuni 122 PKL. Kemudian lantai satu dijadikan pusat suvenir yang berkapasitas 120 PKL dengan luas 1.007 meter persegi.
Lantai dua atau paling atas akan dijadikan tempat menjual pakaian. Kapasitasnya sendiri bisa menampung 117 PKL. Tak jauh dari bangunan utama akan dibuat gedung yang diberi nama Taman Kuliner. Isinya adalah makanan-makanan basah. 79 PKL bisa dimasukkan ke Taman Kuliner.
Sosialisasi kepada PKL, telah dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Kala itu, Pemda DIY memprioritaskan pemindahan PKL yang berada di depan Kompleks Kepatihan, dan DPRD DIY. Tapi, dalam perkembangannya, Pemda DIY masih menunggu keputusan Pemkot Yogyakarta.
(ams/ams)