.webp)
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjawab ledekan adiknya, Kaesang Pangarep soal gajinya kecil. Seberapa kecil gaji Gibran hingga diledek Kaesang?
Obrolan mengenai gaji wali kota berawal dari podcast Deddy Corbuzier yang mendatangkan Kaesang Pangarep. Tak hanya Gibran, gaji Presiden Joko Widodo pun ikut dibilang kecil oleh Kaesang.
Gibran yang juga putra sulung Presiden Jokowi, mengakui jika penghasilan sebagai wali kota memang kecil dibandingkan dengan dirinya menjadi pengusaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kalau masalah pendapatan sebelum jadi wali kota, ketika jadi pengusaha, ya beda. Iya dong (lebih besar pengusaha)," kata Gibran saat mengunjungi RSUD Kota Solo, Ngipang, Banjarsari, Solo, Rabu (22/9/2021).
Namun Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak mencari penghasilan dari jabatan wali kota. Dia juga menyebut bahwa hidup tak selamanya untuk mencari uang.
"Tapi kan urip (hidup) tidak selamanya golek duit (mencari uang). Saya kan di sini tidak cari duit. Kalau cari duit pilih jadi pengusaha wae (saja)," ujar dia.
Sebelum menjabat wali kota, Gibran sudah menyampaikan telah menyerahkan seluruh bisnisnya untuk dikelola Kaesang. Beberapa waktu lalu, Gibran juga sempat membuat pengakuan bahwa dirinya tidak pernah mengambil uang gaji untuk kepentingan pribadi.
"Bukannya tidak diambil, saya ambil untuk beli beras (untuk warga), bayari warga yang tidak bisa bayar SPP, beli obat (warga)," ujar dia.
Bahkan dia mengaku uang gaji itu masih kurang untuk membiayai kebutuhan warga. Dia juga mengaku seringkali harus menombokinya.
"Kadang ya malah tombok. Tapi ya kembali ke tadi lo, saya di sini bukan cari duit. Ya nggak apa-apa tombok. Nggak perlu dipikirkan, penting wargane sehat bisa berobat, bisa sekolah," imbuhnya.
Segini gaji dan tunjangan Gibran
Gaji wali kota telah diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah. Berdasarkan PP tersebut, gaji pokok wali kota sebesar Rp 2,1 juta per bulan. PP ini belum mengalami revisi lagi.
Selanjutnya, terkait tunjangan wali kota diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu. Disebutkan bahwa tunjangan wali kota sebesar Rp 3,7 juta.
"J. Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)," bunyi PP tersebut.
Wali kota juga berhak atas tunjangan operasional daerah. Besaran tunjangan ini ditentukan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Berikut ini rinciannya:
a. sampai dengan Rp 5 miliar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
b. di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
c. di atas Rp 10 miliar s/d Rp 20 miliar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
d. di atas Rp 20 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
e. di atas Rp 50 miliar s/d Rp 150 miliar paling rendah Rp 400 miliar dan paling tinggi sebesar 0,40%;
f. di atas Rp 150 miliar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%
Merujuk pada Perda Kota Surakarta No 5 Tahun 2020, PAD Kota Solo sebesar Rp 1,7 T. Artinya, Gibran memperoleh tunjangan paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15% dari Rp 1,7 T yang hasilnya Rp 2,5 M.
Simak juga 'Komentarnya Dikeluhkan PS Pati, Gibran: Kayak Nggak Pernah Main Bola':
