.webp)
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming memarkirkan mobil dinasnya di SMK Batik 2 Solo usai mendapat informasi tentang pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah itu. Pihak sekolah mengatakan rencana PTM pada Senin (23/8) besok sudah dibatalkan.
Untuk diketahui, rencana PTM SMK Batik 2 Solo itu beredar dalam bentuk surat dari pihak sekolah kepada orang tua murid. Gibran pun sampai memarkir dan meninggalkan mobil dinasnya di depan SMK Batik 2 sebagai simbol pengawasan khusus.
Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Batik 2 Solo, Erwin Ahmad, mengakui memang sempat ada rencana simulasi PTM. Namun menurutnya, rencana sudah dibatalkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait edarannya, memang rencananya simulasi, tapi memang sudah dibatalkan," kata Erwin saat dijumpai di SMK Batik 2 Solo, Minggu (22/8/2021).
Erwin menyebut pihak sekolah belum pernah melakukan simulasi pembelajaran tatap muka selama pandemi COVID. Dia memastikan seluruh kegiatan sekolah masih digelar secara daring.
"Memang dari pertama pandemi belum pernah mengadakan simulasi. Kita tetap menunggu edaran dari dinas," kata Erwin.
Terkait edaran pemberitahuan penyelenggaraan simulasi PTM, dia mengaku hal itu bukan kewenangannya. Menurutnya, kepala sekolah kemungkinan tetap akan memberikan klarifikasi kepada Gibran.
"Belum koordinasi (dengan pemkot), karena memang dari awal tidak ada tatap muka. Dengan adanya mobil (Gibran) di sini kemungkinan beliau bapak kepala sekolah akan konfirmasi," terang dia.
Diberitakan sebelumnya, Gibran mengaku sudah mengetahui adanya surat edaran dari sekolah untuk menggelar PTM. Dia meminta agar sekolah menahan diri untuk tidak menggelar PTM agar siswa tetap terlindungi dari COVID-19.
"Dari pihak sekolah sudah menyebarkan surat ke orang tua murid. Tanya aja ke kepala sekolah. Apakah sudah izin, apakah sudah ke satgas COVID-19," kata Gibran di Balai Kota Solo, Minggu (22/8).
"Apa pun itu pasti saya tahu, mau sembunyi-sembunyi, pasti saya tahu. Itu sangat membahayakan murid, anak-anak di bawah umur," kata dia.
Terkait pemeriksaan hingga sanksi untuk pihak sekolah, Gibran mengaku tidak memiliki kewenangan. Sebab saat ini SMA sederajat sudah berada di bawah Pemprov Jawa Tengah.
"Bukan wewenang saya. Silakan bertanya ke kepala sekolah atau dinas provinsi. Saya tugasnya menegakkan SE, kita pastikan anak terlindungi," pungkasnya.
Tonton juga Video: Permudah Bansos, Mentan Luncurkan ATM Beras di Solo
