Ribuan Penerima Bansos Tunai di Boyolali Tak Penuhi Syarat

Ragil Ajiyanto - detikNews
Rabu, 04 Agu 2021 17:48 WIB
Boyolali -

Ribuan penerima bantuan sosial tunai (BST) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tidak memenuhi syarat (TMS). Ribuan orang itu tersebar dari 13 kecamatan.

"Data yang tidak tersalurkan karena (penerima) tidak memenuhi syarat ada 3.537 KPM (keluarga penerima manfaat). Itu laporan dari 13 kecamatan yang sudah masuk. Masih ada 9 kecamatan yang laporannya belum masuk," ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Boyolali, Ahmad Gojali, di sela-sela kegiatannya menerima kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di kantor Kecamatan Banyudono, Rabu (4/8/2021).

Gojali mengungkapkan para penerima itu tidak memenuhi syarat di antaranya karena sudah menerima bantuan lain hingga sudah meninggal dunia.

"Ada yang ganda, dalam satu rumah ada dua yang memperoleh bantuan. Misalnya bapak dan anaknya dapat. Kemudian ada yang merantau satu keluarga," jelas dia.

BST yang penerimanya masuk kategori TMS itu pun uangnya dikembalikan ke kas negara. Gojali menjelaskan, BST ada yang dapatnya beras dan ada yang dapatnya uang tunai.

Di Kabupaten Boyolali yang mendapatkan BST uang tunai tercatat ada 62.923 KPM dengan anggaran Rp 37,7 miliar. Setiap KPM memperoleh Rp 600.000 untuk dua bulan. Realisasi penyaluran BST saat ini sudah mencapai 55.265 KPM atau Rp 33,1 miliar.

"Penyaluran BST sebenarnya untuk jadwal yang utama itu sudah selesai. Sebenarnya sudah ditutup, karena masih banyak yang belum diambil, akhirnya dibuka lagi sampai 14 Agustus (2021). Jadi kalau nanti ada yang belum mengambil tapi tidak ganda atau tidak mendapatkan bantuan yang lain, masih bisa diambil sampai 14 Agustus.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui masih ada penerima BST yang tidak memenuhi syarat di Jawa Tengah. Dia menyatakan, data itu pun harus diverifikasi lagi.

"Masih-masih, karena memang ada keluhan data yang dulu verifikasi itu kok kembalinya belum pakai data baru. Lah ini mungkin ada kesalahannya di mana, kita cek. Meskipun sebagian besar sudah betul, tetapi selalu ada saja muncul. Tadi saya ngecek di Klaten, ada orang yang dobel ternyata, karena dia juga dapat dari dana desa, nah (seperti) ini yang mesti diverifikasi. Prinsipnya kan tidak boleh dobel," kata Ganjar Pranowo.

Ganjar menambahkan, laporan adanya BST yang tidak tepat sasaran ini disampaikan oleh para kepala desa.

"Pak Ganjar itu ada yang mampu tapi dapat, ada yang tidak mampu tapi belum dapat. Mungkin verifikasimu kemarin belum jalan dengan baik? Sudah pak. Ya sudah nanti sampaikan, maka kita sudah minta kepada Kementerian Sosial untuk kita perbaiki. Datanya kita perbaiki, data terakhirnya seperti apa, sehingga kita tahu, kita harus mengoreksi yang mana," ujar Ganjar.

Ganjar juga meminta semua pihak tidak saling menyalahkan dalam kasus ini. Namun menurutnya lebih baik ditangani bersama, masyarakat juga diedukasi bahwa yang sudah mampu tidak usah menerima bantuan tersebut.

"Kembalikan dengan baik-baik, biar nanti kembali ke negara," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang warga Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Doby Sholeh Prabowo, mengembalikan dana BST yang dia terima. Dia mengaku kaget ketika mendapat bantuan tersebut, padahal dirinya adalah perangkat Desa Banyudono.

"Saya kaget, nama saya muncul. Saya aparatur perangkat desa, jadi saya nggak berhak untuk menerimanya. Baru pertama kali ini nama saya muncul dan saya nggak berhak mendapatkan itu (BST), makanya saya kembalikan," kata Doby.

(sip/rih)