.webp)
Perwakilan PKL dan aktivis di Kudus, Jawa Tengah menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk meminta kelonggaran PPKM Level 4. Audiensi tersebut sempat diwarnai adu mulut antara peserta dan petugas Satpol PP di Pendapa Kabupaten Kudus.
Pantauan di lokasi, perwakilan PKL dan aktivis Kudus mulai audiensi dengan Bupati Kudus di pendapa belakang pukul 11.00 WIB. Namun saat perwakilan masuk, petugas Satpol PP Kudus sempat adu mulut dengan peserta audiensi.
Hal itu terjadi karena petugas Satpol PP meminta ada pembatasan peserta audiensi, sedangkan perwakilan PKL dan aktivis ngotot agar semua perwakilannya masuk ke pendapa Kabupaten Kudus. Adu mulut itu berakhir setelah disepakati 5 orang perwakilan peserta yang hadir mengikuti audiensi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, ada juga kelompok perwakilan PKL lain yang juga protes karena dibatasi untuk mengikuti audiensi. Kelompok yang menamakan dirinya Gerakan PKL dan Aktivis Kudus (Gerpak) mengaku sebagai pihak yang dijadwalkan mengikuti audiensi hari ini.
"Kita pakai korlap, (identitas) resmi kita sendiri. Ada penumpang gelap, tanpa koordinasi, tanpa komunikasi tiba-tiba ada orang di dalam. Padahal Kesbangpol yang diundang 15 orang, ada apa. Kalau tidak dikeluarkan kita keluar," kata Korlap Gerpak Didik Adi Saputro saat audiensi dengan Bupati Kudus HM Hartopo, Senin (2/8/2021).
Isi Poin Pelonggaran PPKM di Kudus yang Diusulkan PKL
Didik mengaku hari ini pihaknya berencana akan menggelar aksi demo. Namun rencana itu akhirnya ditunda karena kondisi Kudus masih diberlakukan PPKM Level 4.
"Rencana kita mau demo, cuma ketemu kapolres ketemu pak bupati, terus kemarin kita undangan jam 9 (pagi) kemudian diubah jam 13.00 WIB, ini diubah jadi jam 11.00 WIB. Kita resmi juga ada di luar tidak boleh masuk, tiba-tiba ada orang di dalam. Di luar ada 10 orang lebih (yang tidak boleh masuk)," ungkap Didik.
Meski begitu, 10 orang perwakilan Gerpak akhirnya diizinkan mengikuti audiensi dengan Bupati Kudus HM Hartopo dan jajaran forkopimda. Didik menyebut ada 11 tuntutan di antaranya kelonggaran aktivitas PKL dan pelaku wisata.
"Pertama penyekatan untuk dibuka, untuk siang dibuka dan malam mungkin bisa ditutup kembali. Kedua menghidupkan kembali LPJU, dari habis magrib dihidupkan sampai jam 10 (malam), setelah jam 10 (malam) agar dimatikan. Padahal masih banyak aktivitas dan kebutuhan. Ada beberapa kali kecelakaan," ungkapnya.
"PKL di Balai Jagong agar dibuka kembali, kami memberikan solusi ada 330 PKL. Kalau di PKL ada angka, kita pakai sistem pakai ganjil genap. Lapak nomor ganjil agar berjualan di tanggal ganjil dan seterusnya," sambung dia.
Didik juga meminta agar wisata religi baik Makam Sunan Kudus dan Sunan Muria untuk dibuka kembali dengan prokes ketat. Dia juga meminta kepada para ASN untuk membeli dagangan para PKL.
"Makam Sunan Kudus dan Sunan Muria agar dibuka, ini dibuka yang masuk hanya 50 orang. Jadi orang ziarah masih berjalan. Kita sudah tidak zona merah, tidak hitam," jelasnya.
"ASN pegawai di Kudus kalau belanja ke PKL. Lalu ini belum pernah temukan Dinas Perdagangan untuk divaksin. Kalau bisa desa ada komunitas, Dinas Perdagangan belum akomodir belum divaksin. Baksos untuk PKL dan pelaku wisata. Banyak teman-teman tidak dapat sama sekali," sambung dia.
Berikutnya respons Bupati Kudus usai menerima audiensi para PKL...
Di lokasi yang sama, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan masih akan menggelar rapat koordinasi terkait tuntutan tersebut. Hartopo menyebut mobilitas masyarakat di Kudus ini masih tinggi, bahkan jauh dari target 30 persen.
"Tentunya harus ada rapat berama forkopimda semua. Nanti hasilnya bisa diketahui kita belum bisa menjawab sekarang. Kedua menghidupkan kembali kita sendiri kita tahu teman PKL bahwa kita merupakan target mobilitas," jelas Hartopo di lokasi siang ini.
"Itu targetnya (mobilitas masyarakat) 30 persen, syukur 50 persen. Di Kudus itu masih di bawah 10 persen untuk mobilitas masyarakat. Jadi ini selalu mendapatkan teguran," sambung dia.
Hartopo berharap agar nantinya Kudus tidak lagi menerapkan PPKM level 4. Sehingga sejumlah kegiatan masyarakat bisa dilonggarkan dengan prokes yang ketat.
"Mudah-mudahan habis ini rapat dengan Jateng (pemprov), mudahan level kita bisa turun, kelonggaran kemarin yang sempat menjadi mungkin terdampak teman PKL ada kelonggaran hasilnya apa, bismillah kita ikut dengan rapat itu," pungkas Hartopo.
