Gibran Luruskan Isu Pungli Pemakaman Corona di Solo

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Sabtu, 31 Jul 2021 15:42 WIB
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom)
Solo -

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, meluruskan adanya isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pemakaman jenazah COVID-19 di Solo. Pemkot juga akan mempertemukan pihak keluarga dan oknum masyarakat untuk mengklarifikasi kabar itu.

"Terkait informasi adanya pungutan liar di TPU Danyung (Daksinoloyo), beberapa hal perlu diluruskan," kata Gibran dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7/2021).

Gibran menjelaskan bahwa proses transaksi dilakukan bukan dengan petugas resmi. Kejadiannya pada malam hari dan dilakukan dengan warga sekitar makam.

"Pemakaman dilakukan bukan oleh tenaga dari petugas resmi. Waktu pemakaman pada malam hari, dilakukan ahli waris tanpa melalui petugas makam atau juru kunci tetapi ke warga sekitar. Dan menurut keterangan yang kami terima, jenazah terkonfirmasi COVID-19," kata Gibran.

Gibran mengatakan bahwa pemakaman dengan prosedur COVID-19 selama ini tidak dikenai biaya. Sementara untuk pemakaman normal dikenakan biaya Rp 150 ribu.

"Akan dilakukan klarifikasi oleh Dinas Perkim (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Solo) dengan mengundang ahli waris dan warga yang melakukan pemakaman serta pihak-pihak terkait," ujar dia.

Gibran juga menyebut adanya kemungkinan bahwa biaya tersebut merupakan kesepakatan dalam pembuatan kijing. Namun dia memastikan bahwa persoalan itu akan diselesaikan.

"Terkadang terdapat permintaan dari ahli waris untuk membangun kijing, maka perlu diklarifikasi apakah yang disebut pungli itu menjadi sebuah kesepakatan kedua belah pihak untuk membangun kijing atau bukan. Pungutan tersebut di luar sepengetahuan Dinas Perkim dan akan ditindaklanjuti untuk penyelesaiannya," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang relawan pemulasaraan jenazah di Solo, BA, mengaku sudah beberapa kali menemukan sendiri kasus dugaan pungli. Dia juga mendengar hal serupa dari relawan lainnya.

"Banyak keluarga pasien yang diminta bayar Rp 5 juta sampai Rp 9 juta untuk biaya makam. Padahal saya tahu betul aturan di TPU Bonoloyo, Daksinoloyo, dan yang lainnya, semua biaya ditanggung pemerintah," kata BA saat dihubungi wartawan, Jumat (30/7).

(bai/rih)