Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mendengarkan suara masyarakat terkait PPKM Darurat. Ganjar mengatakan cukup berat bagi masyarakat jika PPKM Darurat diperpanjang dengan pola yang sama dengan yang sudah berjalan.
"Masyarakat terlalu berat. Kalau PPKM Darurat diperpanjang dengan pola yang sama seperti ini, masyarakat berat. Maka saya minta kita harus mendengarkan suara masyarakat," kata Ganjar ditemui usai memimpin rapat penanggulangan COVID-19 di kantornya, Senin (19/7/2021).
Menurutnya, pengetatan memang perlu dilakukan tapi ia mengusulkan ada beberapa hal yang lebih baik namun tegas. Ia mencontohkan memperbolehkan makan di tempat makan seperti warung dan restoran. Pemilik tempat makan harus taat dengan aturan jaga jarak bagi pengunjung. Jika melanggar, maka tempat makam itu disanksi tutup.
"Boleh saja warung melayani makan di tempat, asal taat prokes. Kalau melanggar dikasih peringatan, ngeyel ya ditutup. Tapi makannya bisa diatur, itu menurut saya lebih soft," jelasnya.
Contoh itu ia utarakan karena sempat bertemu dengan warga yang bekerja di jalanan seperti ojek dan penarik becak. Mereka kesulitan jika tidak bisa makan di warung karena mereka harus keliling di jalan.
"Aku ya ora tegel (saya tidak tega), bagaimana ada orang jualan pecel, yang duduk di situ teman-teman ojol, tukang becak. Kan kasihan, mereka ndak bisa kalau beli makanan kemudian dimakan di tempat lain. Kan mereka orang yang kerjanya keliling," ujar Ganjar.
Sama halnya dengan mal, menurutnya pergerakan ekonomi di sana masih bisa berjalan, namun jika mal dibuka kemudian protokol kesehatan dilanggar maka akan ada sanksi tegas.
"Jadi itu sebenarnya cara-cara yang bisa dilakukan kalau mau diperpanjang. Karena jeritan masyarakat mengatakan itu berat," katanya.
Terkait persiapan jika PPKM Darurat diperpanjang, Ganjar mengatakan menyiapkan refocusing anggaran untuk penanganan. Ia juga sudah menyampaikan ke pemerintahan daerah di wilayahnya.
"Makanya saya ajak bicara kades/lurah serta bupati/wali kota untuk menyiapkan refocusing. Kami sudah siapkan skenario itu. Ya memang berat sih, tapi mau tidak mau pemerintah harus siap," imbuhnya.
