Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, setuju dengan penindakan terhadap pelanggaran PPKM Darurat dengan penyemprotan. Namun penindakan itu diizinkan asalkan para pelanggar sudah diberi peringatan maupun sosialisasi tentang PPKM Darurat.
Ganjar pun mengakui masih banyak pedagang maupun pembeli yang ngeyel makan di tempat. Ganjar lalu menceritakan pengalamannya menegur para pelanggar PPKM Darurat itu.
"Tadi pagi saya ingatkan mereka, bapak-ibu dibungkus saja nggih. Mari kita semangat, tetap jualan diizinkan, tapi untuk bisnis makan ini resto, warung, hanya boleh dengan take away. Kita sayang semua, kita mendorong ayo semangat, situasi memang sulit tapi jangan nongkrong di situ, ayo pada bubar. Terus bubar tapi ya rodo adoh (saya agak jauh) terus (mereka) balik meneh (lagi), ya saya balikin lagi," kata Ganjar di kantornya, Semarang, Rabu (7/7/2021).
"Karena kita sudah tahu karakternya, saya balik lagi. Kalau sampeyan ngeyel begini terus kamu disemprot Satpol PP kan kamu marah, nanti jadi cerita viral nggak bagus," sambungnya.
Ganjar menyebut penindakan pelanggar PPKM Darurat dengan penyemprotan bisa dilakukan asalkan sudah diberi peringatan. Terlebih jika para pelanggar PPKM Darurat itu ngeyel.
"Antara lain (tindakan menyemprot), jadi kalau sudah diingatkan (kemudian bandel) saya dukung itu, tapi kalau belum diingatkan yo ono sing mlaku (ada orang jalan) kesemprot, jangan sampailah. Kita masih bisa dengan cara-cara lain. Masyarakat Jateng saya hakulyakin bisa memahami ini," ucap Ganjar.
Ganjar juga bakal berkomunikasi dengan Apindo terkait pemberlakuan sistem WFH maupun WFO. Sebab, Ganjar mengaku mendapat laporan tentang karyawan yang diminta datang ke kantor dengan membawa dua pakaian untuk mengelabui petugas jika ada razia.
"Jadi kalau ada pemeriksaan karyawannya disuruh ganti baju dan jadi customer. Ini cerita sepenggal saja sih. Artinya kita musti taat lagi, intinya kita mau mengurangi mobilitas. Kalau kerja, apalagi sektor keuangan sudah banyak menggunakan teknologi informasi dan digital, maka dari rumah kan bisa. Kita mau mengingatkan itu," terang Ganjar.
"Nanti komunikasikan dengan Apindo agar itu dilakukan pelaksanaan yang baik, kita butuh bantuan mereka. Kenapa kita ngomong lebih dulu, agar nanti peringatan-peringatannya bisa ditindaklanjuti," sambungnya.
Ganjar juga akan menugaskan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Jawa Tengah untuk mengecek ketertiban pelaksanaan PPKM Darurat di tiap perusahaan.
"Nah kita sudah siapkan dari dinas perindustrian dan tenaga kerja untuk nanti menyambangi ke industri-industri itu apakah pelaksanaan WFH bisa dilaksanakan sesuai presentase yang ada. Intinya hanya itu tadi yang ingin disampaikan sehingga mobilitas kita, Jateng, bisa turun sampai 30 persen," ujar dia.
(ams/sip)
