Kronologi Lengkap Geger Bocornya Data Penduduk Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang -

Informasi terkait bocornya data kependudukan warga Kabupaten Magelang viral di media sosial. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik, Diskominfo Kabupaten Magelang, Sugeng Riyadi, mengklaim kebocoran itu tak disengaja.

Berikut kronologi kasus tersebut menurut Diskominfo Kabupaten Magelang:

Juni 2019

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sugeng menuturkan, data penduduk tersebut diunggah sekitar bulan Juni-Juli 2019. Berdasarkan hasil penelusuran, pada Juni 2019 mengadakan bimbingan teknis (bimtek) pengisian data untuk SID (sistem informasi desa), monografi desa sekaligus dengan open data. Karena data-data yang diinput hampir mirip, kemudian sekalian sosialisasi aplikasi SIYAP (aplikasi layanan cepat tanggap) milik Damkar.

"Bulan Juni (2019) mengadakan kegiatan bimtek pengisian data untuk SID, monografi desa sekaligus dengan open data ini. Karena data-datanya mirip, sekaligus saya barengi dengan sosialisasi aplikasi SIYAP waktu itu yang miliki Damkar," ujar Sugeng saat ditemui di kantornya, Selasa (8/6/2021).

Dalam bimtek tersebut, kata Sugeng, data penduduk yang diunggah berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan lainnya.

"SID itu kan juga memuat data penduduk, tapi data penduduk yang diminta data penduduk berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan lainnya yang sifatnya publish-publish. Itu yang untuk ngisi di SID dan monografi desa. Harapannya kan sekali input data dua aplikasi itu terisi karepe gitu, tapi waktu itu belum bisa diintegrasikan. Akhirnya dalam perjalanan yang memasukkan data di Kominfo saat pelatihan aman nggak ada apa-apa," tuturnya.

20 Juni 2019

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, pelatihan dilangsungkan pada 18 dan 19 Juni 2019. Kemudian diketahui data kependudukan yang viral di medsos tersebut diduga diunggah pada 20 Juni 2019.

"Setelah kita cek upload-nya kok tanggal 20 (Juni), berarti setelah pelatihan. Berarti dia mengunggahnya mungkin di rumah tanpa sepengetahuan kita. Yang kita harapkan data itu yang ada seperti di monografi desa ini, misalnya data penduduk (seperti jumlah penduduk laki-laki atau perempuan). Tapi praktiknya ternyata dia unggah data penduduk yang diperoleh tahun 2017," kata dia.

Sugeng berharap, dengan desa mengupload data-data dalam open data tersebut bisa menjual potensi yang dimiliki. Potensi-potensi desa yang dimiliki bisa diupload, kemudian data-data yang sifatnya publish, buka data kependudukan.

"Harapannya dengan adanya fasilitas open data ini, desa itu bisa mau menjual potensi di desa. Kamu punya apa di sana, tapi data-data yang sifatnya publish, bukan penduduk itu," ujarnya.

Simak juga video 'Selidiki Dugaan Data Bocor, Polri Akan Panggil 5 Vendor BPJS Kesehatan':

[Gambas:Video 20detik]

Selengkapnya di halaman selanjutnya...

Minggu (6/6)

Pukul 14.00 WIB

Pihaknya mengetahui adanya kebocoran data tersebut pada Minggu (6/6). Hal tersebut setelah dilapori salah satu staf di Kominfo, kemudian meminta staf bagian programmer untuk melakukan pengecekan dan mematikan server tersebut.

"Klarifikasi berkaitan dengan isu bocornya data yang ada di Kabupaten Magelang. Ini perlu kami sampaikan kronologisnya. Informasi saya terima hari Minggu (6/6), sekitar jam 14.00 WIB, saya pas pulang dari mantenan di Ngluwar. Saya langsung spontan telepon teman-teman program untuk servernya di-off-kan," kata Sugeng.

15.00 WIB

Server tersebut, kata Sugeng, sudah dimatikan sejak Minggu (6/6) pukul 15.00 WIB. Pihaknya juga kaget data kependudukan tersebut diunggah secara vulgar.

"Kita tutup jam 15.00 WIB server, sudah dimatikan. Kita juga kaget ini, kok ada data penduduk bisa diunggah secara jujur, secara vulgar kayak gini. Setelah kita tutup, Dukcapil juga sudah melakukan pengecekan ternyata bukan dari servernya Dukcapil. Dari Kominfo, saya minta untuk menelusuri dan dari hasil penelusuran itu ternyata itu diunggah kisaran bulan Juni-Juli 2019," ujarnya.

"Tidak ada unsur kesengajaan. Yang jelas Kominfo nggak punya data itu. Kominfo nggak punya data kependudukan, yang punya data kependudukan kan Dukcapil kan," imbuh Sugeng.

Diberitakan sebelumnya, viral di media sosial Twitter diduga website Pemkab Magelang mengupload data kependudukan warga seperti nomor KK dan NIK. Hal tersebut disampaikan di akun Twitter @PolJokesID dan di akun @txtdrMagelang, dalam akun itu disertakan pula screenshot tentang Definisi Open Data Kabupaten Magelang.

Adapun Definisi Open Data dalam screenshot itu tertulis, 'menurut open knowledge foundation, open data adalah data yang dapat digunakan secara bebas serta digunakan dan didistribusikan ulang oleh siapa saja. Definisi open data adalah: 1. Ketersediaan dan akses (availability and access) yaitu data harus tersedia dalam bentuk yang tepat dan dapat dimodifikasi. Digunakan kembali dan didistribusikan ulang (re-use and redistribution). 3. Data harus dibawah ketentuan yang mengizinkan penggunaan kembali dan pendistribusian ulang termasuk menggabungkan dengan set data lain. 4. Setiap orang dapat menggunakan, menggunakan ulang dan mendistribusikan tanpa adanya diskriminasi'.

Halaman 1 2

Selanjutnya