Pukat UGM Tak Kaget Novel Tak Lulus Tes ASN KPK: Memang Niat Disingkirkan

Jauh Hari Wawan S - detikNews
Rabu, 05 Mei 2021 12:19 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan memenuhi panggilan Komisi Kejaksaan RI (Komjak RI) hari ini soal polemik tuntutan 1 tahun penjara terhadap dua terdakwa kasus teror terhadapnya.
Novel Baswedan (Ari Saputra/detikcom)
Yogyakarta -

Sejumlah pegawai KPK dikabarkan tidak lolos tes alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN), termasuk Novel Baswedan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH UGM, Zaenur Rohman, menyebut hal ini sebagai salah satu upaya untuk menyingkirkan pihak-pihak yang 'mengganggu'.

Ia menjelaskan aroma penyingkiran pegawai KPK ini sudah tercium sejak adanya revisi UU KPK menjadi UU No 19 Tahun 2019. Zaenur pun tidak merasa heran jika nama-nama seperti Novel Baswedan tidak lolos dalam tes.

"Tidak aneh kalau nama-nama seperti Novel Baswedan kemudian dinyatakan tidak lolos dalam satu tes yang dinamakan tes wawasan kebangsaan. Menurut saya, itu sejak awal memang diniatkan untuk menyingkirkan orang-orang ini," kata Zaenur saat dihubungi wartawan, Rabu (5/5/2021).

Zaenur menjelaskan tes wawasan kebangsaan ini tidak relevan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang pegawai KPK. Justru ia melihat tes ini digelar untuk memilah pegawai yang memiliki ideologi yang sama dengan kekuasaan.

"Justru tes itu digunakan untuk memilah orang-orang di internal KPK yang memiliki ideologi yang dianggap berbeda dengan ideologi pemerintah atau khususnya ideologi partai yang berkuasa saat ini," paparnya.

"Ini memang suatu bentuk pembersihan ideologi, khususnya ideologi para pegawai yang memiliki ideologi yang berbeda dengan partai penguasa," sambungnya.

Menurutnya, praktik penyingkiran pegawai yang ideologinya berseberangan dengan pemerintah ini bukanlah hal baru. Dulu, pada masa Orde Baru juga dilakukan screening terhadap lawan-lawan politik. Hal ini, kata Zaen, menunjukkan citra pemerintah yang sewenang-wenang.

"Saya melihat screening ideologi ini merupakan satu bentuk penggunaan kekuasaan pemerintah yang semena-mena karena seharusnya pandangan politik seseorang tidak dapat dinilai sebagai alat ukur kinerja di dalam melakukan tugas dan kewenangannya," sebutnya.

Dalam tes wawasan kebangsaan, screening ideologi dilakukan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan diskriminatif. Sebab, di dalamnya mengarah tentang pandangan politik, keagamaan, dan demokrasi. Ujungnya, KPK akan bisa ditundukkan secara total.

"Di situ diarahkan agar si penyeleksi dapat memisahkan pegawai KPK yang berseberangan dengan politik kekuasaan. Ujungnya adalah menundukkan KPK secara total. Baik sisi kelembagaan, kewenangan, dan SDM," pungkasnya.

Simak Video: Pegawai KPK Beralih Jadi ASN, Novel Baswedan Kabarnya Disingkirkan

[Gambas:Video 20detik]



(mbr/sip)