Kakorlantas Minta Awasi Pemudik Naik KA, Daop 6 Ikut Kebijakan Pemda

Ari Purnomo - detikNews
Kamis, 29 Apr 2021 13:26 WIB
Sejumlah penumpang kereta api di Stasiun Balapan, Solo, Kamis (29/4/2021)
Sejumlah penumpang kereta api di Stasiun Balapan, Solo, Kamis (29/4/2021). (Foto: Ari Purnomo/detikcom)
Solo -

Kakorlantas Polri Irjen Istiono meminta pengawasan mudik tidak hanya dilakukan bagi pengguna kendaraan pribadi tapi juga pemudik yang naik kereta api. Pihak PT KAI Daop VI Yogyakarta buka suara soal imbauan Kakorlantas tersebut.

"Kalau kami mengikuti dari kebijakan Pemkot setempat," tutur Deputi Executive Vice President (EVP) PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Ari Mulyono Madyo Saputro, saat ditemui wartawan di Stasiun Balapan, Solo, Kamis (29/4/2021).

Ari mengatakan bila nantinya pemerintah daerah mewajibkan penumpang kereta api untuk membawa surat izin, pihaknya juga akan menerapkan kebijakan tersebut.

"Jadi kalau pemkot setempat mewajibkan adanya surat izin keluar-masuk itu akan kami akomodir, kita menyesuaikan," ujarnya.

Ari menjelaskan selama ini pihaknya sudah melakukan screening terhadap calon penumpang kereta api. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan kondisi setiap penumpang sehat saat bepergian.

"Kita sudah filter di bagian boarding. Pastikan penumpang yang membawa surat tugas atau sudah membawa surat sehat COVID-19 atau rapid antigen," tuturnya.

Dia menambahkan selama ini pihaknya juga menemukan calon penumpang yang terkonfirmasi reaktif Corona saat tes GeNose. Namun, jumlahnya tidak banyak dan langsung dilakukan penanganan sesuai standard operational procedure (SOP).

"Kita batalkan perjalanannya dan kita koordinasi dengan dinas kesehatan terkait di mana penumpang tersebut berdomisili," ucapnya.

Selain itu, PT KAI akan tetap mengoperasikan KA selama larangan mudik mulai 6-17 Mei. Akan tetapi, KA yang dioperasikan terbatas dan hanya untuk kepentingan yang masuk kriteria prioritas saja.

"Jadi nanti kereta yang berjalan hanya untuk kereta yang kepentingannya sangat prioritas, sangat urgen, ke rumah sakit atau kepentingan dinas yang tidak bisa ditinggalkan," jelas Ari.

Pembatasan tersebut, kata Ari, mengacu pada arahan Satgas COVID-19 nasional selama larangan mudik Lebaran tahun ini. Meski begitu, Ari menyampaikan, pihaknya masih menunggu arahan serta kebijakan dari Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, terkait dengan operasional kereta rel listrik (KRL), Ari mengatakan akan tetap dijalankan. Menurutnya, keberadaan KRL tersebut untuk mengakomodasi perjalanan masyarakat yang ada di Solo, Yogyakarta atau pun di wilayah lain.

"KRL tetap jalan karena lokal itu kan bukan mudik, itu kepentingan saja. KRL jalan karena fungsinya adalah untuk memfasilitasi mobilisasi masyarakat aglomerasi," ujarnya.

Menurutnya, yang menggunakan KRL selama ini kebanyakan adalah untuk keperluan dinas atau tugas. Dan bukan dalam hal pulang kampung atau pun mudik saat Lebaran.

Sebelumnya diberitakan, Kakorlantas Irjen Istiono meminta pengawasan pemudik tidak hanya terfokus pada mereka yang menggunakan kendaraan pribadi saja. Pemudik yang naik kereta api (KA) juga perlu dipantau dan dilakukan monitoring.

"Pemudik ke Solo yang dari kereta api juga banyak, terutama yang dari Yogyakarta," tuturnya di sela meninjau pos penyekatan Faroka, Solo, Rabu (28/4).

Jika ada penumpang yang terindikasi COVID-19 harus dilakukan tindakan sesuai SOP. Salah satunya dengan isolasi.

"Kalau iya langsung dikarantina oleh Polda dan Wali Kota Solo," ujarnya.

(ams/sip)