Ketua Demokrat Blora yang Dipecat AHY: Tak Ada Mahar Politik di Era Moeldoko

Foto: Moeldoko menghadiri KLB Partai Demokrat (Ahmad Arfah/detikcom).

Blora -

Eks Ketua DPC Demokrat Kabupaten Blora, Bambang Susilo menghadiri acara yang diklaim kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, kemarin. Dia menyebut pemilihan Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketum Demokrat itu tanpa mahar politik.

"Tidak ada uang seperti kabar yang beredar. Kongres pemilihan ketum ini adalah langkah penyelamatan masa depan partai agar berada di tangan yang benar," kata Bambang saat dihubungi detikcom, Sabtu (6/3/2021) malam.

Bambang yang dipecat oleh Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Demokrat DPC Kabupaten Blora itu menyebut Moeldoko terpilih secara aklamasi. Moeldoko, dia sebut bakal menggantikan AHY.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terpilihnya ketua umum baru yakni bapak Moeldoko untuk memimpin partai Demokrat," kata Bambang.

Selain pemilihan ketum, acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat kemarin juga mengembalikan AD/ART partai hasil kongres tahun 2005. Pengembalian AD/ART ini otomatis menghapus jabatan Majelis Tinggi Partai karena dinilai menyebabkan ada dualisme kepemimpinan di partai.

"Saat ini mungkin baik-baik saja, namun ketika nanti ke depan ada perbedaan pandangan politik antara ketua umum dan majelis tinggi partai, maka itu akan membuat dualisme kepemimpinan. Maka jabatan majelis tinggi partai dihapus," terang Bambang.

Kemudian rekomendasi pilkada bakal diberikan ke masing-masing tingkatan. Misalnya saja, Pilkada Bupati kewenangan pemberian rekomendasi calon diserahkan kepada setiap ketua DPC masing-masing namun SK nantinya akan dikeluarkan DPP.

"Artinya DPP manut ke DPC dan tidak ada mahar politik. Justru ini yang disebut-sebut karena uang hancur masa depan partai," tuturnya.

Bambang lalu bercerita pengalamannya selama mengikuti Pilkada 2020 di Kabupaten Blora. Bambang menyebut dia sebagai kader Demokrat justru gagal mendapatkan rekomendasi sebagai calon bupati.

"Ini fakta lho, karena mungkin saya dipandang tidak mempunyai cukup uang. Saya yang akan maju di Pilkada tahun lalu, tidak diberikan rekom partai," katanya.

Selengkapnya soal tak ada mahar politik di era Moeldoko sebagai Ketum versi KLB Demokrat Deli serdang...

Simak video 'Moeldoko Apresiasi KLB, Membuat Demokrat Terbuka-Modern':

[Gambas:Video 20detik]

"Saya justru mendapat rekomendasi dari partai lain sedangkan rekom dari partai Demokrat justru jatuh ke tangan orang di luar kader. Akhirnya saya batal maju di Pilkada karena kurang dukungan rekomendasi partai," sambung dia.

Padahal, menurut Bambang, dia sudah membesarkan Partai Demokrat di Blora dan meraup suara terbanyak di Pileg. Sehingga dia mengaku kecewa dengan partai yang menurutnya telah dia besarkan di Blora.

"Orang di Blora tahu semua saya yang membesarkan partai Demokrat di Kabupaten Blora, bahkan Partai Demokrat pernah memenangkan suara terbanyak di Pileg. Tapi kenyataan saat saya akan maju menjadi calon Bupati justru rekom jatuh di tangan orang lain di luar kader, dan itu diperparah dengan hasil Pilkada 2020, orang yang diberikan rekomendasi Partai Demokrat itu hancur total alias nyungsep perolehan suaranya," terang Ketua DPRD Blora periode 2014-2019 itu.

Dia pun menegaskan dengan kepemimpinan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang tak ada lagi mahar politik.

"Nah, di kepemimpinan Bapak Moeldoko, mahar-mahar politik seperti itu dihapuskan atau dihilangkan. Sehingga proses Demokrasi bisa berjalan tegak lurus," ucap Bambang.

Sebelumnya diberitakan, acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut, kemarin diikuti oleh sejumlah tokoh. Mereka di antaranya, Marzuki Alie, Hencky Luntungan, Max Sopacua, Darmizal dan Jhoni Allen Marbun.

Jhoni Allen Marbun, kader yang sebetulnya sudah dipecat oleh Partai Demokrat, memimpin jalannya KLB. Salah satu keputusan yang menyita perhatian yakni penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum (ketum) Partai Demokrat.

Halaman 1 2

Selanjutnya