Lantik Kepala Daerah Baru, Ganjar Kutip Batas Kekuasaan Presiden

Ganjar Pranowo saat melantik 17 kepala daerah baru di Jateng, 26/2/2021 — Ganjar Pranowo saat melantik 17 kepala daerah baru di Jateng. (Foto: Humas Pemprov Jateng)

Semarang -

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan kepala daerah yang baru dilantik agar menjaga integritas demi rakyat dan tidak terlibat masalah hukum. Selain itu ia juga menegaskan tetap jaga keharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya.

"Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa," kata Ganjar mengutip pesan Bung Karno saat melantik para kepala daerah di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (26/2/2021).

Ganjar berpesan jabatan yang diemban merupakan mandat dan tuannya adalah rakyat. Maka menurutnya sekarang saatnya menjalankan visi misi yang disebut saat kampanye Pilkada Serentak 2020 lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Reformasi birokrasi menjadi sangat penting dilakukan saat ini, maka saya tadi titipkan itu. Saya katakan, buat saya jabatan ini cuma mandat saja, tuannya ya rakyat. Sehingga mereka diharapkan mengerti dan bekerja sesuai apa yang menjadi visi misinya dulu. Sekarang saatnya dieksekusi," jelasnya.

Ganjar Pranowo juga meminta koordinasi soal penanganan bencana. Salah satunya yaitu banjir, daerah hulu ikut membantu seperti Kabupaten Semarang agar menjaga resapan air agar tidak ada banjir kiriman ke Kota Semarang yang ada di hilir.

"Seperti Kabupaten Semarang, saya tadi minta dikuatkan penghijauan di sana. Semua harus bekerja untuk mitigasi bencana, karena BMKG sudah mengingatkan kita cuaca ekstrem dan diminta semua siaga," tegasnya.

Hal hal lainnya yang perlu diperhatikan menurut Ganjar antara lain soal isu lingkungan, perempuan dan anak, hingga pembuatan kanal aduan online.

"Soal lingkungan, isu perempuan, anak dan difabel juga mesti dikelola secara khusus karena mereka membutuhkan afirmasi. Saya juga meminta buat kanal aduan online, karena pengaduan konvensional rakyat takut. Tidak hanya Bupati/Wali Kota pribadi, tapi semua OPD harus membuka kanal aduan itu agar masyarakat gampang untuk mengadu," ujar Ganjar Pranowo.

Simak juga video '26 Februari 2021, Pemerintah Mulai Lantik Kepala Daerah Terpilih':

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya: Ganjar berpesan menjaga keharmonisan

Tak kalah penting, Ganjar Pranowo juga mengingatkan keharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya harus dijaga. Hal itu diungkapkan ketika ditanya soal antisipasi agar perselisihan antara Wali Kota Tegal dan Wakilnya tidak terjadi lagi di daerah lain.

"Itu butuh komuniaksi, keterbukaan, butuh memahami konstitusi dan Undang-undang. Apa yang mau saya ceritakan kalau mereka paham akan perannya maka tidak serobot-serobotan dan antar kepala daerah dan wakilnya mesti tahu perannya. In the end keputusan tertinggi adalah kepala daerah," tegas Ganjar.

Maka jika ada masalah kontestasi lebih baik dilakukan di agenda lima tahunan yaitu pemilihan kepala daerah. Memang harus besar hati ketika menjabat agar rakyat tidak menjadi korban.

"Maka kalau ada agenda-agenda kontestasi lebih baik selesaikan 5 tahunan, dilawannya aja boleh, tapi 5 tahunan. Jangan di tengah tahun, nanti yang rugi rakyat. Maka kita harapkan seperti itu butuh pemahaman, kebesaran jiwa iku jembar dhadhane dawa ususe, " tandas Ganjar.

"Tidak kemudian mak benduduk, tiba-tiba semuanya sama bersaing hebat-hebatan. Merasa nomer satu, itu nggonku kabeh tak pek dhewe sak seneng-senengku. Tidak bisa! Semua ada porsinya," imbuhnya.

Untuk diketahui 17 kepala daerah hasil Pilkada 2020 dilantik Ganjar hari ini secara daring dan luring. Mereka dari Kota Semarang, Kota Solo, Kota Magelang, Kota Pekalongan Kabupaten Rembang, Kebumen, Purbalingga, Boyolali, Blora, Kendal, Sukoharjo, Semarang, Wonosobo, Wonogiri, Klaten, Pemalang, dan Purworejo.

Halaman 1 2

Selanjutnya