Komisioner KPU Boyolali Disidang DKPP Terkait Perselingkuhan

Ragil Ajiyanto - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 18:21 WIB
Sidang kode etik DKPP di kantor Bawaslu Boyolali, Senin (22/2/2021).
Sidang kode etik DKPP di Bawaslu Boyolali. (Foto: Ragil Ajiyanto/detikcom)
Boyolali -

Satu anggota penyelenggara Pemilu 2020 dari Boyolali dan empat dari Klaten disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Sidang berlangsung di kantor Bawaslu Boyolali.

"Sidang etik pada hari ini ada dua. Pertama adalah salah satu komisioner KPU (Boyolali), sekarang (sidang kedua) KPU Klaten dan Bawaslu Klaten. Kasusnya beda-beda," kata anggota DKPP Alfitra Salamm kepada wartawan sebelum pelaksanaan sidang kedua di kantor Bawaslu Boyolali, Senin (22/2/2021).

Sidang pertama dengan perkara nomor 12-PKE-DKPP/I/2021, dilakukan terhadap seorang anggota KPU Boyolali, berinisial A sebagai teradu. Sidang itu berlangsung secara tertutup.

"Tadi yang jam 9 (sidang pertama) adalah dugaan (pelanggaran) kode etik terkait dengan laporan masyarakat terhadap salah seorang komisioner (KPU) Boyolali. Persoalan perselingkuhan lah, kira-kira itu," ungkap Alfitra.

Sidang dengan agenda pemeriksaan atau mendengarkan penjelasan dari pengadu, teradu dan saksi-saksi. Sidang terhadap A, lanjut Alfitra, majelis belum memberikan pemutusan.

"Yang tadi (sidang terhadap A) kan semua buktinya belum lengkap, jadi keputusan majelis harus dilaksanakan sidang kedua, sidang lanjutan karena bukti-buktinya belum lengkap. Kita DKPP nggak berani memutuskan sesuatu kalau buktinya belum lengkap," kata dia.

Meski belum menentukan lagi jadwal sidang berikutnya, namun pihaknya berjanji akan menggelar sidang lanjutan kasus ini dalam waktu dekat. Nantinya sidang lanjutan bisa digelar secara virtual atau kembali meminjam tempat di Kantor Bawaslu Boyolali.

Sementara dalam sidang kedua digelar mulai Pukul 14.00 WIB, DKPP menyidangkan perkara nomor 22-PKE-DKPP/I/2021. Tiga penyelenggara pemilu dari KPU Kabupaten Klaten dan seorang penyelenggara pemilu dari Bawaslu Kabupaten Klaten didudukkan dalam perkara yang sama.

"Agenda (sidang) kedua adalah berkaitan dengan salah seorang anggota KPU Kabupaten Klaten yang tidak aktif karena sakit. Yang dilaporkan itu ketua dan anggota KPU, sekretaris KPU, dan ketua Bawaslu Klaten," terang Alfitra.

Tiga penyelenggara Pemilu dari KPU Kabupaten Klaten yaitu anggota KPU, Indrawati Yuliani, sebagai teradu I. Kemudian Ketua KPU, Kartika Sari Handayani dan Sekretaris, Yuyun Sri Agung P. Sebagai teradu II dan III. Sedangkan ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrokhman, sebagai teradu IV.

Teradu I yang sedang sakit diduga tidak melaksanakan tugas dengan penuh pada 22 April-20 Juli 2020 dan tidak menghadiri rapat pleno 3 kali. Kemudian ketua KPU, Sekretaris KPU dan Ketua Bawaslu Klaten juga turut diadukan ke DKPP karena diduga telah melakukan pembiaran terhadap tindakan anggota KPU itu.

"Agenda sidang sama yakni pemeriksaan terhadap teradu, KPU, ketua, anggota sama sekretaris, sama ketua Bawaslu. Jawabnya apa terhadap laporan masyarakat," imbuhnya.

(rih/sip)