Sultan Pastikan PTKM Mikro di Yogyakarta Diperpanjang

Pradito Rida Pertana - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 16:09 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Senin (22/2/2021).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Senin (22/2/2021). (Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom)
Yogyakarta -

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di sebagian Jawa-Bali hingga tanggal 8 Maret mendatang. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan bakal ikut memperpanjang pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PKTM) mikro di wilayahnya.

"Yo mestine diperpanjang, pasti diperpanjang. Jadi pasti," kata Sultan saat ditemui di depan Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta, Senin(22/2/2021).

Sultan menyebut alasan memperpanjang PTKM mikro di Yogyakarta itu karena kasus virus Corona atau COVID-19 masih fluktuatif. Dia berharap dengan perpanjangan PTKM mikro di Yogyakarta itu bisa menurunkan jumlah kasus COVID-19.

"Ya semakin turun kan masih fluktuatif. Kita hijau, lingkungannya merah kan ikut merah, tinggal waktunya aja, tidak mungkin tidak. Jadi sudah merah semua ya harapannya turun semua," ujarnya.

Terkait perubahan aturan untuk perpanjangan PPKM mikro di DIY, Sultan mengaku masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

"Kita belum tahu persis, kita kan tunggu keputusannya pemerintah pusat. Nanti kan bicaranya kan se-Jawa Bali, ada persyaratan tambahan saya belum tahu," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro untuk mengatasi pandemi COVID-19. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan hasil PPKM sejak 9 Februari lalu.

"Perpanjangan waktu ini diputuskan untuk dua minggu ke depan, yaitu 23 Februari sampai 8 Maret 2021," kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam jumpa pers secara virtual, Sabtu (20/2).

Perpanjangan PPKM mikro ini berlaku pada 23 Februari sampai 8 Maret 2021 di RT/RW pada desa/kelurahan di 123 kabupaten/kota yang ditetapkan oleh masing-masing gubernur sebagai prioritas wilayah penerapan PPKM mikro. Perpanjangan ini diputuskan karena PPKM yang sudah berjalan menunjukkan hasil positif.

(ams/sip)