11 Tokoh Jadi Penerima Vaksin Pertama di Solo, Gibran-FX Rudy Tak Termasuk

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Rabu, 13 Jan 2021 13:53 WIB
Jumpa pers terkait vaksinasi di Balai Kota Solo, Rabu (13/1/2021)
Jumpa pers terkait vaksinasi di Balai Kota Solo (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom)
Solo -

Sebanyak 10.609 dosis vaksin COVID-19 Sinovac telah diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Ada 11 tokoh di Solo yang bakal disuntik vaksin untuk pertama kali pada Kamis (14/1) besok.

Dari 11 orang tokoh tersebut, tak ada nama Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo. Mereka tidak masuk dalam syarat rentang usia 18-59 tahun.

Diketahui, Rudy yang lahir pada 13 Februari 1960 kini berusia 60 tahun. Sementara Purnomo yang lahir pada 28 Desember 1948 kini berusia 72 tahun.

"Masyarakat yang belum divaksin harus bersabar. Saya sendiri belum bisa divaksin karena tidak masuk dalam rentang usia 18-59 tahun," kata Rudy dalam jumpa pers di Balai Kota Solo, Kamis (13/1/2021).

Adapun 11 orang tokoh tersebut antara lain Danrem 074/Warastratama, Kapolresta Solo, Ketua DPRD Solo, Sekretaris Daerah Solo, dan sejumlah perwakilan organisasi tenaga kesehatan (nakes). Nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Solo Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa juga tidak ada dalam daftar tersebut.

"Sebelas itu artinya Setia Bela Surakarta. Ada Sekda, Danrem, Kapolres, IDI, IBI IDAI dan lain-lain. Mas Gibran dan Pak Teguh tidak," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih, menambahkan vaksin COVID-19 telah tiba di Solo kemarin. Vaksin Corona itu disimpan di gudang obat milik DKK Solo di Laweyan.

"Ada 10.609 dosis vaksin yang kita terima. Kita pakai nanti tanggal 14 Januari dan seterusnya," kata Ning, sapaan Kepala DKK.

Menurutnya, vaksin akan disalurkan ke-33 fasilitas kesehatan (faskes) yang sudah ditunjuk pemerintah. Faskes tersebut terdiri dari 17 Puskesmas, 1 klinik Bhayangkara dan 14 rumah sakit yang ada di Solo.

Dalam tahap pertama ini, vaksin diprioritaskan untuk nakes beserta pendukungnya. Kemudian tahap selanjutnya untuk petugas pelayanan publik.

"Tahap kedua ini unsur pelayanan publik, seperti TNI, Polri, petugas keamanan. Yang ketiga untuk kelompok berisiko," ujar Ning.

(ams/mbr)