.webp)
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono memperbaiki jalan provinsi di jalur wisata Banjarnegara-Dieng dengan dana pribadi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun angkat bicara.
Ganjar mengatakan sebenarnya sudah ada tim Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang ada di Banjarnegara sejak Kamis (3/12) untuk menyisir memperbaiki jalan berlubang.
"Pada saat itu sebenarnya hari Kamis tim sudah ada di sana," kata Ganjar usai rapat penanganan COVID-19 di kantornya, Kota Semarang, Senin (7/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar juga memperlihatkan foto-foto timnya bersama Budhi berada di Banjarnegara. Ia kemudian menjelaskan timnya sebenarnya sudah biasa menerima laporan jalan rusak baik lewat aplikasi Jalan Cantik maupun media sosial.
"Sebenarnya kita punya aplikasi Jalan Cantik. Foto saja dikirim, sudah biasa kerja begitu. Tapi terima kasih Pak Bupati sudah peduli. Waktu saya baca (berita tambal jalan pakai dana pribadi) agak kaget. Pak Bupati ini kontraktor dan tahu persis dia awarennes terhadap infrastruktur bagus. Aku malah seneng," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono turun tangan langsung memperbaiki jalan di jalur wisata Banjarnegara-Dieng yang rusak dan sering menimbulkan kecelakaan. Padahal jalan itu adalah jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jateng.
Budhi Sarwono mengatakan, status jalan provinsi yang juga merupakan jalur wisata Banjarnegara-Dieng ini sudah banyak lubang. Hal ini kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Ia menyebut, lebar lubang jalan di jalur wisata Dieng ini mencapai 2x2 meter hingga 3x1 meter. Hal ini memicu kecelakaan lalu lintas. Sehingga mendesak untuk dilakukan perbaikan.
"Kondisi jalan aspalnya sudah memprihatinkan dan berlubang. Diameternya ada yang 2x2 meter ada yang 3x1 meter. Ini membahayakan masyarakat karena pernah terjadi kecelakaan lalu lintas hingga patah kaki dan tangan," ujar Budhi saat melakukan perbaikan jalan di Kecamatan Banjarmangu, Minggu (6/12).
Meski demikian, ia mengaku belum melaporkan secara khusus kepada pemerintah provinsi terkait kondisi jalan tersebut. Menurut dia, mestinya pemerintah provinsi sudah mengetahui kondisi jalan melalui petugasnya.
"Kami kira Pemerintah Provinsi ada petugasnya, ada Satkernya, ada PTK-nya. Jadi kan tidak perlu melapor, kita kan punya tanggung jawab masing-masing," tegasnya.
Perihal anggaran perbaikan jalan tersebut, ia mengaku menggunakan uang pribadi. Menurutnya, setiap kepala daerah mempunyai kewajiban untuk peduli terhadap kondisi jalan di wilayah masing-masing. Meskipun status jalan tersebut bukan milik kabupaten.
"Insyaallah anggaran pribadi. Kami punya kewajiban mau jalan nasional atau provinsi ini kan di wilayah Banjarnegara. Kita sebagai kepala daerah harus peduli," tambahnya.
(rih/sip)
