Pukat UGM: Rampas Seluruh Harta Juliari dari Hasil Suap Dana Bansos

Pradito Rida Pertana - detikNews
Minggu, 06 Des 2020 20:54 WIB
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, Kamis (16/5/2019).
Zaenur Rohman. (Foto: Dok. detikcom)
Yogyakarta -

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendesak KPK segera merampas harta Mensos Juliari P Batubara yang didapat dari praktik suap dana bansos pandemi Corona. Tujuannya agar tidak ada pihak yang bisa menikmati hasil kejahatan itu.

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman mengatakan, ancaman hukuman untuk para tersangka korupsi bansos COVID-19 ini memang menjadi diskursus luas di masyarakat. Di mana salah satunya terkait isu tentang ancaman pidana mati untuk para tersangka.

Secara rinci dia menjelaskan bahwa pidana mati diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Namun, pidana mati dapat diancamkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

"Dalam penjelasannya keadaan tertentu itu maksudnya dalam kondisi bencana alam, residivis dan dalam kondisi krisis moneter. Jadi secara hukum positif memang dimungkinkan untuk mengancam pidana mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan yang 3 hal disebutkan tadi," kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada detikcom, Minggu (6/12/2020).

"Untuk (kasus) Menteri Sosial yang menjadi tersangka ini menurut pukat memang tidak dapat diancamkan pidana mati. Karena apa? Karena memang kasus yang disangkakan kepada Mensos itu bukan kasus yang dirumuskan dalam pasal 2 yaitu merugikan keuangan negara. Tetapi dalam pasal 11 atau pasal 12 yaitu penerimaan suap atau gratifikasi, sehingga memang tidak berlaku ancaman pidana mati tersebut," imbuhnya.

Terlebih, memang pandemi COVID-19 ini misalnya di masyarakat berkembang merupakan bencana alam sehingga bisa diancamkan pidana mati itu juga kurang tepat. Namun, karena COVID-19 ini adalah bencana non alam sehingga tidak dapat diancamkan secara langsung pidana mati.

"Tetapi sebenarnya ada rumusan lain, akibat dari COVID-19 ini mengakibatkan krisis ekonomi. Di mana korupsi yang dilakukan dalam keadaan krisis ekonomi bisa diancamkan dengan hukuman mati," ucapnya.

"Tetapi lagi-lagi itu semua harus terpenuhi di rumusan pasal 2 yaitu korupsi yang merugikan keuangan negara. Sedangkan untuk kasus Mensos ini jelas sangkaan KPK merupakan suap atau gratifikasi," lanjut Zaenur.

Karena itu, Zaenur menyebut ancaman hukuman yang maksimal bagi para tersangka tergantung pasal yang nantinya disangkakan oleh KPK.

"Menurut saya ancaman hukuman bagi para pelaku ini sesuai dengan apa yang disangkakan yaitu dalam pasal 11 itu. Ya hukuman yang paling tepat ya sebagaimana diatur di dalam undang-undang dan dituntut semaksimal mungkin," katanya.

Selain itu, menurut Zaenur, yang paling penting adalah upaya untuk merampas seluruh uang hasil korupsinya. Semua itu agar tidak ada pihak yang menikmati hasil kejahatan dari para tersangka.

"Sehingga perlu menggunakan UU pencucian uang, TPPU. Nah ini yang penting, agar seluruh harta hasil kejahatan dapat dirampas untuk negara sehingga tidak ada pihak yang bisa menikmati hasil korupsinya," ujarnya.

(mbr/mbr)