.webp)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2020/2021. Menanggapi hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan masih akan melihat perkembangan kondisi di wilayahnya.
"Tapi kalau masuknya kan masih Februari ya, kita lihat perkembangannya. Akan kita lihat risikonya gimana, kita lihat beberapa kampus masuk dulu, kan sudah masuk tatap muka, kalau itu masih tahun depan," katanya saat ditemui wartawan di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Senin (23/11/2020).
Pasalnya, kampus-kampus sudah mulai mulai menggelar perkuliahan secara tatap muka. Menurut Sultan, hal tersebut akan menjadi acuan untuk keputusan menggelar sekolah tatap muka bagi tingkat sekolah dasar hingga menengah di Kota Gudeg.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau itu (sekolah tatap muka) kan masih tahun depan. Kita lihat perkembangannya dulu, kasihan anak-anak itu, biar lihat yang dewasa dulu aja. Karena sudah mulai November ini beberapa kampus menyelenggarakan (kuliah tatap muka)," ucapnya.
Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Didik Wardaya mengaku SMA dan SMK di Yogyakarta siap menjalani sekolah tatap muka. "Yang saya kira kalau diadakan (pembelajaran) tatap muka (SMA dan SMK di) Yogya cukup siap," kata Didik Wardaya saat dihubungi wartawan, Sabtu (21/11).
Didik menjelaskan sekolah tatap muka SMA-SMK di Yogyakarta berjalan dengan 50 persen murid pada pagi hari, dan sisanya pada sore harinya. Tak hanya itu, durasi sekolah tatap muka juga terbatas pada tahap awal selama 3 jam.
"Nantinya gugus tugas harus mengontrol anak-anak yang berangkat pagi selesai (sekolah) langsung pulang, begitu juga dengan yang masuk siang," ujarnya.
Sedangkan Pemkot Yogyakarta mengaku akan memverifikasi sekolah mana saja yang siap menerapkan sistem pembelajaran tatap muka tahun depan. Verifikasi ini antara lain terkait dengan fasilitas protokol kesehatan termasuk meminta persetujuan orangtua. Sistem tersebut, kata Heroe, baru berlaku untuk SMP dan SD.
"Januari nanti kalau bisa tatap muka dengan kondisi yang memungkinkan karena persetujuan orangtua dan satgas kita lihat perkembangan di November-Desember, kita verifikasi dulu," ucap kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di ruang kerjanya, Jumat (20/11).
"Tatap muka untuk SD dan SMP, (sedangkan) untuk TK kita belum rekomendasi karena perilaku anak-anak belum mengetahui protokol kesehatan," imbuh Heroe.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terkait sekolah tatap muka di tengah pandemi. Nadiem kini memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2020/2021.
"Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya," kata Nadiem Makarim dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/11).
Nadiem menyebut pihaknya sudah mengevaluasi hasil SKB empat menteri sebelumnya. Nadiem melihat situasi hari ini bahwa hanya 13 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87 persen masih belajar dari rumah.
Nadiem menegaskan sekolah pembelajaran jarak jauh atau PJJ punya dampak negatif terhadap siswa maupun orang tua. Dampak itu termasuk psikososial.
"Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor Kemenag," ucap Nadiem.
