.webp)
Bupati Blora Djoko Nugroho dilaporkan warga ke Bawaslu Blora terkait dugaan pelanggaran Pilkada 2020. Djoko dilaporkan karena membagikan bantuan ke warga di Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, berisi kalender dan masker bergambar istrinya, Umi Kulsum, yang maju sebagai calon bupati (Cabup) Blora.
"Kami terima laporan dari warga yang melaporkan Bupati (Djoko Nugroho) atas dugaan pelanggaran Pilkada dengan memanfaatkan dana APBD Blora untuk membagikan bantuan," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Mariyona, saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (12/11/2020).
"Dalam laporan itu, diselipkan kalender dan masker bergambar salah satu Paslon Bupati-Wakil Bupati," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lulus mengatakan laporan itu bakal ditindaklanjuti Bawaslu dengan memeriksa bukti-bukti yang diberikan pelapor. Pihaknya memiliki waktu lima hari kerja untuk memproses laporan tersebut.
"Sementara kami terima dulu laporannya. Jika dirasa layak untuk ditindaklanjuti. Maka Bawaslu memiliki waktu 5 hari setelah laporan tersebut teregistrasi untuk ditindaklanjuti," terangnya.
Laporan terkait Bupati Blora Djoko Nugroho ini dilakukan warga yang mengatasnamakan Front Masyarakat Peduli Demokrasi, sore ini. Warga yang berjumlah sekitar 10 orang ini sempat berorasi di depan Kantor Bawaslu Blora sebelum mendaftarkan laporannya.
Salah seorang warga, Seno Margo Utomo, menyebut pihaknya melaporkan Djoko karena bantuan yang diberikan ke warga Dukuh Turi, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, disertai masker dan kalender berisikan paslon Pilkada Blora. Dia menyebut kalender dan masker itu bergambar istri Bupati Blora, Umi Kulsum, yang saat ini maju sebagai calon Bupati Blora.
"Dalam bantuan itu terselipkan masker dan kalender bergambarkan paslon Umi Kulsum dan Agus Sugiyarto. Umi Kulsum sendiri merupakan istri dari Bupati Blora," kata Seno usai melapor ke Bawaslu.
Seno pun menyayangkan pembagian bantuan untuk warga yang terdampak angin puting beliung, Selasa (10/11) lalu itu, diduga bermotif politis. Pihaknya berharap dugaan pelanggaran Pilkada ini bisa ditindaklanjuti Bawaslu.
"Ini pelanggaran, karena memakai uang APBD untuk membuktikan itu kami minta Bawaslu untuk menindaklanjuti dengan serius dan menelusuri kejadian itu," ujar Seno.
Tak hanya Djoko, Front Masyarakat Peduli Demokrasi juga melaporkan perangkat desa setempat.
"Kita laporkan juga Camat, Forkopimca dan bagian humas Setda Blora, karena tidak ada tindakan pencegahan atau mengingatkan Bupati," tegas Seno.
(ams/rih)
