Pukat UGM Beri Rapor Merah untuk Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Pradito Rida Pertana - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 12:44 WIB
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, Kamis (16/5/2019).
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman (Foto: Dok. detikcom)
Yogyakarta -

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) memberi penilaian untuk satu tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan rapor merah. Rapor merah ini khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi.

"Menurut saya bidang pemberantasan korupsi rapor merah, itu adalah nilai yang tepat untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, saat dihubungi detikcom, Selasa (20/10/2020).

"Kenapa dikatakan rapor merah karena dalam satu tahun ini, yang pertama, KPK lumpuh, lumpuhnya KPK disebabkan karena revisi UU KPK yang dilakukan Jokowi dan parlemen. Kedua, kepemimpinan Firli Bauri yang dipilih Jokowi meskipun menggunakan pansel juga," lanjut Zaenur.

Bukti lumpuhnya KPK, kata Zaenur, ditunjukkan dengan tidak ada satupun kasus strategis atau kakap yang ditangani oleh KPK. Sehingga, satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lumpuh karena tidak bisa bongkar kasus strategis, kakap dan KPK kehilangan independensi.

"KPK kehilangan independensi karena UU revisi itu memberikan kesempatan campur tangan pemerintah ke dalam institusi kok itu," ucapnya.

Menurutnya, pernyataan pertama KPK lumpuh yang membatasi KPK sehingga tidak bisa melakukan penyadapan dengan cepat. Kedua, lanjutnya, tidak hanya KPK yang lumpuh tetapi juga institusi penegak hukum lain yang di bawah pemerintah yaitu kepolisian dan kejaksaan juga dirundung persoalan besar yaitu skandal mafia hukum dalam kasus Djoko Tjandra.

"Jadi menurut saya kasus Djoko Tjandra merupakan fenomena gunung es persoalan institusi penegak hukum dalam satu tahun ini tidak ada program reformasi institusi penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan wakilnya," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2