Muhammadiyah Soal Gelombang Demo Ciptaker: Kalau Keberatan Bisa Gugat ke MK

Pradito Rida Pertana - detikNews
Rabu, 07 Okt 2020 16:03 WIB
Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Muti di Kudus, Minggu (26/5/2019).
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, di Kudus, Minggu (26/5/2019). (Foto: dok. detikcom)
Yogyakarta -

Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja tak akan menyelesaikan masalah. Abdul Mu'ti berpendapat semua pihak agar menahan diri dan memilih jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika keberatan dengan Omnibus Law.

"Sebaiknya semua elemen masyarakat dapat menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik. Kalau memang terdapat keberatan terhadap UU atau materi dalam UU dapat melakukan judicial review," kata Abdul Mu'ti melalui pesan singkat kepada detikcom, Rabu (7/10/2020).

"Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru," sambungnya.

Terkait sikap Muhammadiyah terhadap UU Cipta Kerja, Abdul Mu'ti menegaskan Muhammadiyah sejak awal meminta kepada DPR untuk menunda bahkan membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Meski pada akhirnya DPR tetap jalan terus dan mengesahkannya.

"Sejak awal Muhammadiyah meminta kepada DPR untuk menunda, bahkan membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law. Tetapi DPR jalan terus. UU Omnibus tetap disahkan," katanya.

Menurutnya, pembahasan RUU Cipta Kerja kurang melibatkan dari publik. Padahal setiap RUU harus mendapatkan masukan dari masyarakat. Meski demikian, Muhammadiyah tidak langsung terpancing untuk melakukan aksi. Muhammadiyah masih menunggu perkembangan, di antaranya aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

"Tetapi masih ada pasal terkait dengan perizinan yang masuk dalam Omnibus Cipta Kerja. Memang soal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena itu, Muhammadiyah akan wait and see (menunggu dan melihat) bagaimana isi Peraturan Pemerintah," ujarnya.

Untuk diketahui, RUU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Senin (5/10). Gelombang penolakan UU Cipta Kerja terus bermunculan di berbagai daerah.

(rih/sip)