Moeldoko Temui Ketua PP Muhammadiyah di Yogya, Bahas Apa?

Pradito Rida Pertana - detikNews
Jumat, 02 Okt 2020 17:13 WIB
Kepala KSP Moeldoko saat kunjungannya di Yogyakarta, Jumat (2/10/2020)
Moeldoko di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Yogyakarta -

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menemui Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, di Yogyakarta hari ini. Apa yang dibahas?

"Lebih ke silaturahim, kepada Prof Haedar. Kedua, membicarakan tentang penanganan COVID-19," kata Moeldoko saat ditemui di Graha Suara Muhammadiyah, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta, Jumat (2/10/2020).

Selain itu, Moeldoko menyebut PP Muhammadiyah memiliki 89 rumah sakit yang ikut terlibat secara aktif dalam penanganan COVID-19 dengan seluruh tenaga kesehatannya. Menurutnya, pemerintah mengapresiasi atas partisipasi Muhammadiyah untuk ikut terlibat dalam penanganan COVID-19.

"Jadi 89 RS (rumah sakit) bukan persoalan yang gampang, tapi alhamdulillah bisa dijalankan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih dan menaruh rasa hormat kepada para tenaga medis yang memberikan pengabdian luar biasa, bahkan pengorbanan," ucapnya.

Moeldoko juga mengaku ada beberapa masukan dari Haedar. Dia menyebut akan mengkomunikasikan saran Haedar kepada Satgas Penanganan COVID-19.

"Tadi saya juga mendengarkan berbagai masukan dari beliau, di antaranya perlu adanya penambahan PCR. Nanti saya mengkomunikasikan kepada Satgas agar untuk menjadi atensi," ujarnya.

Sebelumnya, Moeldoko sempat menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X di kompleks Keraton Yogyakarta pagi tadi. Dari pertemuan itu Moeldoko mengatakan apresiasi penerapan mikro zonasi penanganan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurutnya, penerapan mikro zonasi untuk PSBB sangat penting sehingga suatu wilayah bisa lebih maksimal dalam menjalankan PSBB dan tidak berpengaruh ke wilayah lainnya. Menyoal apakah mikro zonasi akan diterapkan secara nasional, Moeldoko mengaku hal tersebut sudah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Nantinya, pemberlakuan PSBB tidak akan mencakup satu wilayah besar melainkan wilayah yang betul-betul harus menerapkan PSBB.

(sip/ams)