Saran Sejarawan UGM Buat yang Belum Pernah Nonton Film G30S/PKI

Aditya Mardiastuti - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 15:15 WIB
tvOne bakal kembali menayangkan film Penumpasan Pengkhiantan G30S/PKI tahun ini. (Dok. tvOne)
Foto: tvOne bakal kembali menayangkan film Penumpasan Pengkhiantan G30S/PKI tahun ini. (Dok. tvOne)
Yogyakarta -

Penayangan film G30S/PKI menuai polemik di masyarakat karena keterkaitan dengan fakta penyiksaan para jenderal yang digambarkan dalam film. Pakar sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pemutaran film itu tidak menjadi masalah dan menyarankan kalangan milenial menonton film G30S/PKI itu.

"Masyarakat saat ini sudah cerdas. Sudah banyak beredar fakta-fakta baru terkait perstiwa G30S/PKI sehingga orang bisa membuat penilaian mana yang benar dan tidak di film itu," tutur Dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM Dr. Sri Margana, dalam keterangan tertulis yang dibagikan Humas UGM, Rabu (30/9/2020).

Pada saat pemerintahan Orde Baru, film G30S/PKI yang dibuat pada 1984 itu menjadi tontonan wajib setiap tanggal 30 September. Namun, di masa Presiden BJ Habibie, Menteri Penerangan kala itu Yunus Yosfiah tidak mewajibkan film G30S/PKI ditonton.

Margana pun mempersilakan masyarakat untuk kembali menonton film G30S/PKI itu, khususnya kalangan milenial yang belum pernah menonton film tersebut. Sehingga mereka bisa menilai pro-kontra terkait film yang kerap dikritik karena mengandung kebohongan dan propaganda itu.

"Saya sarankan yang belum pernah nonton supaya menonton sebagai pengetahuan, menambah referensi cara berpikir sebelum bersikap," tuturnya.

Margana menambahkan pemerintah juga sebaiknya tidak perlu mengeluarkan larangan bagi masyarakat untuk menonton film tersebut. Meski begitu, pemerintah juga diharapkan tidak menjadikan film itu sebagai tontonan wajib masyarakat.

"Kalau sampai diwajibkan maupun dilarang nonton itu tidak benar," cetusnya.

Margana menyebut kajian penghentian penayangan film G30S/PKI yang disutradarai Arifin C Noer itu karena dinilai cacat fakta. Salah satu contohnya tentang kisah penyiksaan para jenderal di Lubang Buaya. Padahal, dari hasil visum yang dilakukan para dokter penyiksaan seperti pencukilan mata, hingga pemotongan alat kelamin tidak terbukti.

"Film ini terbukti cacat fakta yang sudah diakui oleh sutradaranya sendiri. Misalnya soal penyiksaan para Jenderal sebelum dimasukkan di Lubang Buaya itu terbukti dari arsip-arsip visum tidak ada, hanya dramatisasi," urainya.

Selanjutnya
Halaman
1 2