Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menanggapi pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19. MUI DIY mengaku menunggu permintaan fatwa masyarakat.
"MUI (DIY) belum ada (permintaan penundaan Pilkada ke pemerintah)," kata Ketua Komisi Fatwa MUI DIY Prof Makhrus Munajat kepada detikcom, Jumat (25/9/2020).
Menurutnya, untuk menanggapi isu tersebut harus menunggu instruksi dari MUI pusat. Dia menyebut hingga kini belum ada instruksi dari ketua umum MUI.
"Tunggu instruksi Ketua Umum (MUI) atau ada permintaan fatwa masyarakat," ucapnya secara singkat.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan, pertimbangan pemerintah tetap melanjutkan Pilkada 2020 meski di tengah masa pandemi virus Corona. Kemendagri menyebut alasan pilkada tetap dilanjutkan bukan karena ada anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju.
"Sebenarnya nggak ada kaitan dengan itu ya (gara-gara anak-mantu Jokowi maju), banyak pertimbangan kenapa pilkada itu tetap dilanjutkan. Kalau teman-teman ikuti, waktu sebenarnya kita sudah melakukan penundaan pilkada, kalau kita lihat aturan pilkada ini aturan UU Nomor 6 Tahun 2010 itu sudah menunda September ke Desember," kata Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, saat dihubungi, Selasa (22/9/2020).
