Penanganan kasus dugaan suap terhadap Jaksa Pinangki terus bergulir. Menkopolhukam Mahfud MD menilai penanganan kasus sudah sesuai aturan yang berlaku.
"Wo ya udah jalan, udah jalan (kasus Jaksa Pinangki), besok di Jakarta aja (dijelaskan). Tapi itu sudah jalan menurut aturan yang benar, dan kalau ada yang kurang benar nanti kita luruskan," katanya secara singkat disela-sela pembagian masker di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Minggu (30/8/2020).
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi mengenakan pasal pemufakatan jahat ke jaksa Pinangki, yang merupakan tersangka kasus suap Djoko Tjandra. Kejagung mengatakan pasal tersebut juga sudah didiskusikan.
"(Pasal pemufakatan) itu sudah kita diskusikan. Tidak itu sajalah, banyak beberapa yang kita sangkakan pasal yang kita konstruksikan untuk Pinangki," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah di gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020).
Febrie mengatakan semua keputusan yang ditetapkan harus dilihat berdasarkan fakta. Nantinya, dari fakta-fakta yang sudah terkumpul, dapat disimpulkan pasal mana yang paling sesuai digunakan.
"Tentunya, jaksa harus melihat dari faktanya. Ketika fakta dilihat, perbuatannya dilihat, masuknya ke mana," ujarnya.
