Tentang Etik-Agus yang Ditolak dan Bikin Pengurus NasDem Sukoharjo Mundur

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Jumat, 28 Agu 2020 19:17 WIB
Pengurus NasDem Sukoharjo ramai-ramai copot seragam
Foto: Pengurus NasDem Sukoharjo ramai-ramai copot seragam. (Bayu Ardi/detikcom)
Sukoharjo -

DPD NasDem Sukoharjo menolak keputusan DPP NasDem yang memilih pasangan Etik Suryani-Agus Santosa (EA) dalam Pilkada Sukoharjo. Pengurus DPD NasDem pun memilih mengundurkan diri. Siapakah Etik-Agus?

EA merupakan pasangan yang diusung oleh PDIP dalam Pilkada Sukoharjo. Mereka telah menerima rekomendasi PDIP di kantor DPD PDIP Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Etik adalah istri dari Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. Selain sebagai bupati, Wardoyo juga merupakan Ketua DPC PDIP Sukoharjo.

Sementara Agus Santosa sebelumnya menjabat sebagai Sekda Sukoharjo. Setelah mendapatkan rekomendasi, Agus langsung mengajukan pensiun dini.

Di internal PDIP, EA sempat bersaing dengan sejumlah calon, antara lain Purwadi yang saat ini menjabat Wakil Bupati Sukoharjo dan sejumlah nama lain.

Hingga saat ini, EA juga didukung oleh sejumlah partai di DPRD Sukoharjo, yaitu Demokrat, Golkar dan PKB. PDIP memiliki 20 kursi, Demokrat 1 kursi, Golkar 5 kursi dan PKB 3 kursi.

NasDem yang memiliki 1 kursi di DPRD Sukoharjo sejak awal mendukung lawan EA, yaitu Joko Santosa-Wiwaha Aji Santosa (Joswi). Pasangan ini diusung oleh koalisi Gerindra dengan 5 kursi, PKS 5 kursi dan PAN 5 kursi.

Namun akhirnya DPP NasDem memutuskan mendukung EA. Pengurus DPD NasDem pun melakukan aksi melepas seragam NasDem dan mengenakan baju bertuliskan Joswi.

"Kita merasa tidak dianggap. Sebelumnya kami sudah menjalankan mekanisme dan mendukung Joswi. Tetapi rekomendasi DPP justru turun kepada EA," kata Ketua DPD NasDem Sukoharjo, Agus Tri Raharjo kepada wartawan di kawasan Grogol, Sukoharjo, Jumat (28/8/2020).

Agus Tri mengatakan tidak ingin mendukung EA karena terindikasi melakukan politik dinasti.

"Kita menolak politik dinasti. Kami konsisten dengan gerakan perubahan. Kita tidak mungkin merusak demokrasi," ujar dia.

(sip/sip)