Pakar UGM Membaca Sinyal Jokowi di Balik Penghargaan untuk Fadli-Fahri

Pradito Rida Pertana - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 17:27 WIB
Fahri Hamzah
Fadli Zon dan Fahri Hamzah (Foto: DPR)
Yogyakarta -

Duo politikus yang kritis terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadli Zon dan Fahri Hamzah bakal mendapat Bintang Mahaputera Nararya. Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai bintang jasa ini dinilai menjadi sinyal untuk partai yang kritis terhadap eksekutif.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati menyebut sinyal itu terkait pemberian penghargaan untuk Fahri yang sempat berseteru dengan PKS. Terlebih, Fahri kini telah bergabung dengan partai baru, Gelora.

"Untuk Fahri tidak ada ruginya malah bisa diambil benefit dari diberikannya, terutama kaitan dengan PKS bisa beri sinyal bahwa presiden tetap hargai Pak Fahri dan Partai Gelora. Jadi bisa jadi sinyal kepada PKS kalau PKS terlalu kritis kepada eksekutif, tapi meski ada sinyal diharapkan PKS tetap kritis," kata Mada Sukmajati saat dihubungi detikcom, Selasa (11/8/2020).

Sementara itu, Mada melihat pemberian bintang jasa bagi Fadli Zon untuk mengakomodir Gerindra yang kini sudah merapat ke pemerintah. Bintang jasa untuk Wakil Ketua Umum Gerindra itu juga sebagai posisi untuk mengamankan suara di DPR.

"Jadi mungkin khususnya untuk Pak Fadli ya, ini mungkin saya bisa berspekulasi ini adalah bentuk akomodasi presiden dari Gerindra, karena kita tidak bisa lepaskan sosok Fadli dari Gerindra. Sehingga Presiden ingin lebih mengamankan lagi kekuatan di DPR, untuk kemudian bisa tetap sejalan dengan presiden dan tidak kemudian terbelah antara legislatif dan eksekutif," jelas Mada.

Terlepas dari itu, kedua figur tersebut dikenal kritis saat menjadi Wakil Ketua DPR di periode pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama. Mada melihat pemberian bintang jasa ini juga bukan sesuatu yang tidak pantas.

"Poin kedua, sebenarnya kan secara politis masih debat-able untuk kemudian mengatakan kalau mereka tidak layak, apa yang membuat mereka tidak layak? Sekali lagi kaitan dengan prosedur, mereka kritis saat periode 1 Jokowi," ucapnya.

"Tapi kan kritis itu bagus untuk politik agar bisa memberi check dan balances terjadi. Jadi saya kira kalau ada yang mempersoalkan mungkin ya itu yang pertama pendukung setia Pak Jokowi yang belum bisa move on. Yang kedua tidak ada alasan sebenarnya untuk kecewa karena konstelasi politik kita sudah berubah termasuk dipilihnya Pak Prabowo jadi Menhan," terang Mada.

Selanjutnya
Halaman
1 2