.webp)
Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo menilai teguran keras Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6) karena marah atas kinerja menteri-menterinya. Menurutnya, ada sejumlah menteri yang kemungkinan di-reshuffle.
"Ya, tampak sekali bahwa Presiden (Jokowi) sudah marah pada sidang kabinet paripurna kemarin (18/6)," kata Wahyudi kepada detikcom, Senin (29/6/2020).
Wahyudi menilai hal tersebut lumrah, mengingat kinerja beberapa menteri dan kepala lembaga tampak kurang maksimal saat menghadapi pandemi virus Corona (COVID-19). Oleh karena itu, Wahyudi menyebut perlu adanya reshuffle.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya lihat memang ada beberapa (menteri) yang perlu di-reshuffle. Mungkin seperti Menkes, Mensos, Mendikbud, Menkop dan UMKM hingga Menaker," ucapnya.
Menurutnya, kinerja menteri-menteri tersebut saat menghadapi pandemi ini kurang maksimal. Dia lalu mencontohkan di bidang kesehatan yang belum sepenuhnya menggelontorkan anggaran untuk penanganan COVID-19.
"Anggaran sektor kesehatan yang sangat diperlukan pada masa krisis ini ternyata baru dikeluarkan 1,53 persen, itu kan keterlaluan," ujarnya.
"Padahal sudah banyak dokter gugur karena kurang APD dan tes tidak akurat karena pengadaan alat PCR kurang. Tapi anggaran masih tertahan karena masalah prosedural atau kementerian yang kurang cekatan," imbuh Wahyudi.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. Tak tanggung-tanggung, Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Jokowi pun mengancam akan melakukan reshuffle.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 18 Juni 2020 dan videonya dirilis di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (29/6/2020).
Tonton video 'Jokowi: Untuk Rakyat, Saya Bisa Bubarkan Lembaga Hingga Reshuffle!':
"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak-ibu tidak merasakan itu sudah," imbuhnya.
