Serahkan Lanjutan OTT PDAM Kudus ke Kejati, Kejari: Tak Ada Tekanan Politik

Kejaksaan Negari (Kejari) Kudus menyerahkan pengembangan kasus dugaan tindak pidana terkait pengangkatan dan penerimaan pegawai PDAM Kudus kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Kejari mengungkap tak ada alasan tekanan politik di balik keputusan itu.

"Sama sekali tidak ada tekanan politik dan tekanan apapun. Semata-mata agar lancar dan tertangani dengan baik. Karena juga (kami) tenaga kurang juga kita sedang sedikit biar jangan sampai tertular," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Rustriningsih kepada wartawan di Kudus di kantornya di jalan Jendral Sudirman, Nomor 41, Kudus, Senin (29/6/2020).

"Karena kebetulan tenaga (pegawai kita) juga terbatas dan terus kemarin ada tahanan juga yang positif COVID-19. Sementara agak membatasi. Ada tahanan kami kemarin yang COVID-19 sedang ditangani isolasi jadi kita juga sedang. Bukan pihak kita tapi dari tahanan pidana umum yang positif," sambungnya.

Ia mengatakan, Kejari dan Kejati dalam hal ini tetap berkoordinasi. Selain itu, Rustriningsih mengungkap ada keterbatasan SDM di Kejari Kudus dan ditambah lagi ada tahanan yang terkonfirmasi virus Corona.

"Karena perkara masih gandeng. Hanya penanganan SDM (pegawai Kejari Kudus) terbatas dan kebetulan ada tahanan yang COVID-19, jadi penanganan dialihkan ke Kejati. Tersangka masih ada di sini (Kejari Kudus). Di dalam (tersangka) penahanan," kata Rustriningsih.

Rustriningsih mengatakan, sebelumnya Kejari Kudus telah melakukan penggeledahan kantor sebuah koperasi simpan pinjam di Jalan Getas Pejaten Kudus. Koperasi ini milik seorang berinisial O yang sekarang berstatus sebagai saksi. Penggeledahan itu dilakukan atas pengembangan dari keterangan saksi.

"Yang jelas mencari ke sana, kita mencari bukti tambahan seperti yang telah disebutkan oleh saksi-saksi yang kita periksa. Keterlibatan saksi O, kita masih dalami," terangnya.