Ganjar Akan Evaluasi Sistem Zonasi PPDB Jateng, Apa Alasannya?

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (15/6/2020). (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)

Semarang -

Gubernur Ganjar Pranowo akan mengevaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Jawa Tengah. Ganjar menyebut ada kemungkinan pendaftar mendompleng kependudukan untuk mengakali sistem zonasi.

Kepada wartawan, Ganjar mengatakan ada upaya-upaya mendompleng kartu keluarga (KK) untuk mengakali sistem zonasi.

"Sistem zonasi akan evaluasi secara menyeluruh, akan saya laporkan ke Pak Menteri (Mendikbud) nanti bahwa ada yang menyiasati seperti ini," kata Ganjar, Rabu (24/6/2020).

Jika sistem PPDB tidak diubah, lanjut Ganjar, maka dimungkinkan bakal ada orang tua yang menitipkan anaknya ke penduduk di sekitar sekolah yang dituju untuk persiapan pendaftaran tahun depan. Karena saat ini syarat KK untuk mendaftar harus berusia setahun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya yakin di sekolah-sekolah yang menjadi incaran siswa atau sekolah favorit, pasti di sekitarnya muncul dadakan orang-orang baru. Mereka menyiapkan KK dengan numpang atau dompleng pada beberapa orang. Ini kan tidak baik, makanya perlu kita evaluasi secara menyeluruh," ujarnya.

Selain itu, Ganjar juga mendapatkan laporan bahwa ada 1.007 pendaftaran yang menggunakan surat keterangan domisili (SKD) sudah mencabut berkas. Ganjar juga sempat menghubungi salah satu orang tua yang mencabut berkas itu.

"Ternyata setelah Pak Kepala Dinas membuat statement dan saya juga, kami upload alhamdulillah ada mulai kesadaran orang menarik SKD. Bahwa hipotesis kami yang menduga ada banyak pemalsuan SKD ada benarnya, bahwa mereka mengada-ada. Buktinya sekarang banyak yang mencabut," kata Ganjar.

"Terima kasih yang sudah mencabut, tapi yang belum saya peringatkan. Ujungnya kalau tidak sesuai tetap kami coret, kasihan yang lain," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya