.webp)
KPU Sragen memastikan tahapan Pilkada 2020 akan tetap berlangsung meski pandemi virus Corona (COVID-19) belum sepenuhnya berakhir. Dampaknya, anggaran Pilkada Sragen mengalami pembengkakan hingga lebih dari Rp 20 miliar.
"Kita melakukan penghitungan anggaran dalam rangka mengutamakan keselamatan penyelenggara dan pemilih di tengah pandemi COVID-19. Hasil hitungan kita, ada pembengkakan biaya untuk penambahan TPS sebesar Rp 3.882.289.950, serta anggaran pencegahan penyebaran COVID-19 sebesar Rp 16.746.719.000," ujar Ketua KPU Sragen Minarso saat konferensi pers di kantor KPU Sragen, Selasa (16/6/2020).
Biaya penambahan TPS, lanjutnya, timbul karena KPU memutuskan untuk menurunkan batas maksimal pemilih dalam setiap TPS. Dari semula jumlah maksimal 800 pemilih per TPS, menjadi 500 pemilih per TPS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasilnya ada penambahan jumlah TPS dari semula 1.644 TPS menjadi 2.271 TPS. Akibatnya jumlah KPPS ikut bertambah," imbuh Minarso.
Sementara biaya pencegahan COVID-19 sebesar Rp 16 miliar lebih, lanjut Minarso, merupakan biaya untuk mencukupi kebutuhan thermo gun, hand sanitizer, disinfektan serta APD yang akan digunakan oleh para petugas di tiap lokasi pemungutan suara.
"Termasuk kita putuskan nanti para pemilih akan diberikan sarung tangan plastik saat mencoblos untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19," katanya.
Minarso melanjutkan, di sisi lain, KPU Sragen juga melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran sebesar Rp 881.649.000. Efisiensi ini diperoleh karena seluruh kegiatan yang berhubungan dengan koordinasi KPU RI dipangkas. Begitu juga koordinasi dengan KPU Jawa Tengah dikurangi hingga tersisa 40 persen.
"Acara-acara di KPU yang semula melibatkan massa semua dikurangi. Adanya pembengkakan dan efisiensi ini sudah kita sampaikan proposalnya ke pemkab," terangnya.
Minarso mengatakan, KPU dan Pemkab Sragen bersama stakeholder terkait telah melakukan pembahasan terkait hal tersebut. Hasilnya Pemkab Sragen setuju untuk memberikan penambahan anggaran untuk biaya penambahan TPS sebesar Rp 3 miliar.
"Dibulatkan menjadi Rp 3 miliar. Sementara kebutuhan KPU dalam pencegahan COVID-19, semuanya akan dipenuhi pemkab dalam bentuk barang hibah. Seperti APD untuk penyelenggaraan dan peralatan lain, pengadaannya lewat Dinas Kesehatan. Sehingga KPU tidak belanja barang," papar Minarso.
