Pemerintah membatalkan pemberangkatan haji tahun 2020 karena pandemi virus Corona atau COVID-19. Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai keputusan pembatalan haji ini seharusnya bersifat kolektif karena banyak pihak yang terdampak.
"Artinya apa, ini keputusan yang harusnya bersifat kolektif. Kementerian Agama, saya kira sebelum membuat keputusan itu, harus berkonsultasi dengan DPR, tokoh agama, dan calon jemaah haji," kata pakar kebijakan publik UGM Prof Wahyudi Kumorotomo saat dihubungi detikcom, Rabu (3/6/2020).
"Supaya kemudian keputusan itu tidak seolah-olah dianggap sebagai keputusan seorang menteri, tapi ini adalah keputusan bersama dengan argumentasi yang kuat," sambungnya.
Kumoro menyoroti banyaknya pelaku bisnis yang terdampak dari pembatalan ibadah haji 2020 ini. Dia pun berharap keputusan pembatalan haji ini sudah dikaji bersama para stakeholder lainnya.
"Apalagi di dalamnya (kegiatan haji) banyak bisnis. Saya yakin kepentingan bisnis akan berteriak karena sudah berpikir keuntungan (dari penyelenggaraan) haji. Tapi yang penting Menteri bijak untuk memastikan ini keputusan kolektif dan bukan keputusan individu," lanjut Kumoro.
