.webp)
Pemerintah gencar mempersiapkan new normal atau era kenormalan baru. Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Erwan Agus Putranto mengatakan sebelum kenormalan baru ini diterapkan, pemerintah harus membuat panduan jelas.
"Dari sisi kebijakan, pemerintah harus membuat panduan yang jelas kalau mau diterapkan new normal itu apa saja syarat yang harus dipenuhi, artinya new normal kita melakukan aktivitas baik itu ekonomi sosial kemudian didampingi oleh protokol kesehatan," kata Erwan saat dihubungi wartawan, Kamis (28/5/2020).
Dekan Fisipol UGM itu menjelaskan, sebelum diterapkan pemerintah juga harus mengkaji daerah mana yang sudah bisa diterapkan kenormalan baru. Pasalnya, tidak semua daerah bisa serentak menerapkan.
"Tentu sebelum diterapkan pemerintah selama ini kita minta untuk membuat indikator karena Indonesia ini terlalu luas tidak bisa serentak semuanya menerapkan new normal. Tetapi ada indikator-indikator yang dari aspek kesehatan maupun sosiologis suatu daerah bisa diterapkan new normal," jelasnya.
Kebijakan lain, memastikan ada lembaga di masing-masing sektor untuk mengawasi agar protap bisa berjalan. Sehingga nantinya diperlukan satu unit baru yang menjadi penanggung jawab.
"Harus ada penanggung jawab yang mengurusi agar protokol itu berjalan, sehingga ini ada inovasi kelembagaan yang baru, harus ada unit baru yang mengawasi," tegasnya.
Perubahan di sektor ekonomi itu, kata Erwan, juga harus dibarengi dengan perubahan pada pola perilaku masyarakat. Dia memberi istilah dengan kenormalan baru ini akan muncul kepantasan baru.
"Dari sisi sosiologis masyarakat harus diberitahu. Ini ada tambahan norma baru, ada kepantasan baru seperti kalau ke luar harus pakai masker, kalau bersin harus ditutup, nah ini menjadi satu bentuk sopan yang baru," jelasnya.
Hal-hal itu tentunya harus disosialisasikan ke masyarakat. Dia berharap pemerintah bisa memberikan panduan dalam bentuk buku saku yang bisa diperoleh masyarakat.
"Nah pemerintah kan harus menyiapkan protokol itu secara detail semacam buku saku yang bisa diperoleh seluruh masyarakat," tuturnya.
Segala persiapan itu pun menurutnya masih belum cukup. Sebelum benar-benar diterapkan, protokol kenormalan baru harus disimulasikan dulu dalam lingkup kecil.
"Kalau protokol itu sudah siap harus ada simulasi, simulasi ini untuk melihat bagaimana jalannya new normal ini dan untuk menyempurnakan SOP. Kalau langsung diterapkan tidak akan mungkin," bebernya.
Penerapan kenormalan baru itu harus paralel dengan protap kesehatan. Hal itu berlaku di semua sektor. "Semua sektor kehidupan harus paralel antara kegiatannya dengan protap kesehatan," tutupnya.
