Bupati Karanganyar Juliyatmono membantah keputusannya membatalkan pelaksanaan salat Id di alun-alun, dikarenakan adanya desakan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Yuli menegaskan pembatalan tersebut semata-mata karena adanya surat dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.
"Bukan (permintaan gubernur). Tidak karena faktor apapun. Lebih karena saya menanggapi Ombudsman sebagai instansi pemerintah," ujar Yuli ditemui wartawan di rumah dinasnya, Sabtu (23/5/2020).
Yuli mengatakan, surat Ombudsman bernomor B/037/HM.02.01-14/V/2020 tersebut bertuliskan perihal pencegahan tindakan maladministrasi atas kebijakan kepala daerah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Sebagai lembaga negara, pihaknya merasa wajib untuk merespon teguran Ombudsman tersebut.
"Respon kami, yang pertama, rencana penyelenggaraan salat Id ini mempertimbangkan data situasi COVID-19 di Karanganyar yang turun signifikan. Bahkan tadi padi dua pasien positif sudah diperbolehkan pulang. Artinya hari ini tidak ada kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Karanganyar," terangnya.
