Perusahaan di Klaten Diminta Bayar THR, Bupati: Bandel Akan Ada Sanksi

Achmad Syauqi - detikNews
Minggu, 17 Mei 2020 03:41 WIB
Bupati Klaten, Sri Mulyani, Jumat (15/5/2020).
Bupati Klaten, Sri Mulyani, Jumat (15/5/2020). (Foto: Achmad Syauqi/detikcom)

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemkab Klaten, Slamet Widodo mengatakan meskipun kondisi saat ini abnormal karena ada pandemi Corona tetapi THR secara normatif harus dipenuhi.

"THR akhirnya karena situasinya abnormal bagi perusahaan yang tidak terlalu terdampak ya harus normatif dipenuhi. Dan ini sudah ada yang lapor membayarkan," jelas Slamet.

Menurut Slamet, sesuai aturan THR harus dibayarkan H-7 lebaran. Namun tetap harus mempertimbangkan kondisi saat ini.

"Sesuai aturan THR kan mulai H-7. Tapi soal besaran berapa, ini mengingat situasi saat ini ya repot juga," lanjut Slamet.

Untuk itu, sambung Slamet, Dinas sudah membuat edaran. Nantinya akan diedarkan kepada perusahaan. Isinya kewajiban membayar THR yang diminta tepat waktu.

"Akan ada kesepakatan denda atas keterlambatan," pungkas Slamet.

Halaman

(rih/mbr)