.webp)
Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) hari pertama di Solo berlangsung cukup lancar. Namun dalam prosesnya, masih terdapat data ganda dan ditemukan data yang tak tepat sasaran.
Untuk diketahui, penerima BST adalah warga yang terdampak pandemi COVID-19. Warga tersebut bukan penerima program bantuan lain, baik dari Pemkot, Pemprov ataupun Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyebut ada beberapa temuan data ganda. Warga tersebut mendapat undangan meskipun juga merupakan penerima program bantuan lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu ada di beberapa kelurahan. Tapi data itu terpantau Pemkot, warga juga sudah mengembalikan undangan itu. Kami kembalikan ke Dinsos agar bisa diganti dengan warga lain," kata Rudy, Jumat (15/5/2020).
Menurutnya, pada hari ini baru enam kelurahan yang sudah mulai membagikan BST. Pelaksanaannya dilakukan di masing-masing kantor kelurahan.
Enam kelurahan tersebut adalah Danukusuman, Pajang, Mojosongo, Timuran, Sangkrah dan Banyuanyar. Pembagian dilakukan dari siang hingga malam, dan masih akan dilanjutkan besok.
"Ini baru enam kelurahan, dilakukan dua hari. Nanti terus berlanjut ke kelurahan lain," ujar dia.
Kepala Dinas Sosial Solo, Tamso, mengatakan telah mengusulkan sekitar 44 ribu penerima BST. Namun hanya 34 ribu yang mendapatkan undangan.
"Undangan sudah didistribusikan ke 23 ribu penerima. Dalam hal ini, undangan dicetak oleh kantor pos. Kami mendistribusikan ke warga lewat kelurahan," katanya.
Sementara itu, dalam memastikan agar tidak ada data yang tak sesuai, tiap kelurahan membentuk Pokja Data. Mereka bertugas memverifikasi data dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
Seperti di Danukusuman, tim Pokja Data masih menemukan belasan orang yang seharusnya tidak menerima BST karena telah meninggal atau sudah tidak tinggal di alamat terkait.
"Undangan dari pusat kita cocokkan ternyata ada yang sudah meninggal, ada juga yang tidak ada di alamatnya, mungkin berada di luar kota," kata petugas Pokja Data Danukusuman, Bayu Susilo.
Data-data yang tidak sesuai kemudian dia kembalikan ke Dinas Sosial. Sedangkan terkait penerima ganda, kata Bayu, tidak ditemukan di daerahnya.
"Kendala lain itu terkadang kami harus memahamkan masyarakat bahwa antara program bantuan Pemkot, Pemprov atau pusat itu sama saja sehingga tidak boleh dobel. Kalau dihitung-hitung, kisaran nominalnya setara, sekitar Rp 600 ribu," tutupnya.
