.webp)
Wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah mendapat tanggapan dari pakar epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM), dr Riris Andono Ahmad. Riris menilai hal yang utama adalah mengendalikan penularan virus Corona (COVID-19).
"Ini kan sepertinya kontradiktif ya, tapi kemudian isunya kan pada situasi sekarang mau tidak mau kita harus menunggu terjadinya herd immunity, agar kemudian pandemi itu bisa berakhir," kata Riris kepada detikcom, Kamis (14/5/2020).
"Tapi saya tidak bilang herd immunity sebagai strategi ya. Herd immunity itu adalah situasi, prasyarat agar penyakit tidak bisa menular lagi karena kehabisan bahan bakar di populasi," imbuh Riris.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa dr Donnie ini melanjutkan, herd immunity bisa dicapai apabila Indonesia telah memiliki vaksin virus Corona. Nantinya, sebagian besar populasi akan divaksin dan virus Corona tidak bisa menular lagi di Indonesia.
"Cara yang lain ya kalau seandainya sebagian besar populasi itu terinfeksi sehingga kemudian punya kekebalan. Problemnya yang sekarang kan ketika virusnya itu sudah bersirkulasi secara global maka hampir mustahil untuk bisa menghilangkan virus tersebut tanpa terjadinya herd immunity," katanya.
Namun, untuk mencapainya, kata dr Donnie harus mengorbankan banyak orang yang terinfeksi virus Corona. Apalagi vaksin virus Corona diprediksi baru ada pada tahun 2021.
"Isunya sekarang, kalau kita membiarkan begitu saja yang tertular akan semakin banyak secara cepat, tetapi kan kemudian dampaknya adalah korbannya menjadi luar biasa besar. Kemudian ketika vaksin itu masih tersedia akhir 2021 baru sampai Indonesia tahun 2022-2023," katanya.
Anggota Tim Perencanaan Data dan Analisis Gugus Tugas COVID-19 DIY ini menambahkan, di sisi lain jika terlalu lama PSBB juga akan berdampak pada sektor ekonomi. Sehingga kemudian harus ada strategi agar tetap bisa membuat ekonomi berjalan tapi juga penularan penyakit dibuat seminimal mungkin.
"Kemudian ada usulan longgarkan PSBB adalah ekonomi bisa berjalan pada satu titik, tapi kita harus jaga agar kecepatan penularan cukup rendah. Sehingga misalnya kapasitas sistem kesehatan masih bisa mengakomodasi siapa yang sakit dan karantina, sehingga yang meninggal tidak terlalu banyak," ucapnya.
"Jadi bukan masalah papa atau nggak papa pelonggaran, ini pilihan kebijakan, mau tidak mau pada satu titik kita harus membuat kebijakan itu untuk memulai kegiatan ekonomi dan memperhatikan agar penularan bisa terkendali," imbuh Donnie.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara mengenai wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Jokowi meminta pelonggaran PSBB dilakukan dengan hati-hati.
"Pelonggaran PSBB agar dilakukan secara hati-hati. Tidak dilakukan secara tergesa-gesa," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas evaluasi PSBB yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (12/5).
Jokowi mengatakan keputusan pelonggaran PSBB harus dipikirkan dan dipertimbangkan matang. Keputusan harus didasari data-data faktual di lapangan.
