Muhammadiyah: Kami Tak Ada Agenda Judicial Review Perppu Corona

Pradito Rida Pertana - detikNews
Selasa, 14 Apr 2020 10:51 WIB
logo muhammadiyah
PP Muhammadiyah. Foto: istimewa
Yogyakarta -

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyebut tidak pernah melakukan pembahasan terkait judicial review (JR) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2020. Muhammadiyah menegaskan berfokus memberi layanan kemanusiaan di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan saat ini marak beredar di media tentang wacana Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) yang berniat melakukan JR Perppu No 1/2020. Dia menegaskan Mahutama bukanlah institusi resmi dalam struktur Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah tidak pernah membahas rencana melakukan JR Perppu No 1/2020.

"Mahutama bukanlah institusi resmi dalam struktur Muhammadiyah. Selain itu, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, PP Muhammadiyah lebih fokus melayani masyarakat dan menggerakkan kegiatan kemanusiaan melalui rumah sakit, LAZISMU, amal usaha Muhammadiyah, organisasi otonom (ortom), dan pimpinan persyarikatan di semua tingkatan," ucapnya melalui pesan singkat kepada detikcom, Selasa (14/4/2020).


Kendati demikian, PP Muhammadiyah mengaku tetap menghormati warga negara atau organisasi yang berkehendak melakukan JR Perppu Nomor 1/2020 sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Selain itu, dia mengimbau DPR menelaah secara saksama rancangan Perppu 1/2020 agar tidak bertentangan dengan UUD.

"DPR hendaknya melaksanakan tugas legislasi secara kritis, independen, dan saksama serta mengawasi pelaksanaan, penanganan bantuan, dan dana pandemi COVID-19 tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Abdul.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3