Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terus menyisir anggaran yang bisa digeser untuk penanganan penyebaran Virus Corona atau COVID-19. Setelah memangkas anggaran perjalanan dinas sebanyak 35 persen, Pemkab Klaten menyiapkan opsi menggeser anggaran proyek fisik APBD 2020.
"Anggaran sudah kami sisir, mana yang memang bisa digeser dan mana yang tetap program itu lanjut. Sementara program fisik strategis daerah sampai saat ini masih lanjut, tapi kalau memang anggaran penanganan COVID tidak mencukupi nanti bisa kami tunda," kata Bupati Klaten Sri Mulyani di sela memimpin pertemuan BAZNAS dengan OPD, camat dan Kades di halaman Pemkab, Senin (6/4/2020).
Mulyani menyebut ada empat proyek strategis daerah yang sudah ditetapkan. Di antaranya pembangunan gedung pertemuan di Buntalan, masjid Pemkab, taman kuliner dan gedung BPBD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada empat proyek strategis daerah yang sudah saya tetapkan. Kalau memang dari pergeseran anggaran masih sangat kecil nanti bisa kami tunda untuk pembangunan gedung BPBD," lanjut Mulyani.
Baca juga: Ratusan Buruh di Klaten Di-PHK Gegara Corona |
Mulyani menyebut gedung BPBD saat ini sangat vital perannya dalam penanganan Corona. Jika nanti harus pindah ke gedung baru, sangat repot.
"Para ASN akan kerepotan memindah barang. Ini (penundaan) akan kami rapatkan dengan tim teknis," sambung Mulyani.
Nilai proyek gedung BPBD, tambah Mulyani sekitar Rp 6-8 miliar. Sedangkan total empat proyek strategis itu mencapai sekitar Rp 100 miliar.
"Kurang lebih semua Rp 100 miliar. Yang paling besar di Buntalan, BPBD cuma Rp 6-8 miliar, masjid Pemda Rp 6 miliar dan taman kuliner hanya Rp 3 miliar," imbuh Mulyani.
Mulyani menyebut pihaknya harus menyiasati penanggulangan virus Corona selama menjadi pandemi. Sebab, imbas pandemi Corona ini juga memukul para pekerja harian yang mencari nafkah.
"Akibat COVID tidak cuma ODP dan PDP. Tapi juga masyarakat miskin baru yang mungkin ada harus dipihaki, termasuk UMKM-nya," jelas Mulyani.
Terpisah, Ketua Badan Lelang dan Pengadaan (BLP) Pemkab Klaten, M Anwar Sodiq mengatakan penanganan virus Corona ini berpengaruh pada lelang proyek pusat dan daerah, termasuk proyek dana alokasi khusus (DAK) pusat.
"DAK sudah digeser sebab perintah Kementerian Keuangan. APBD pun kemungkinan ada geseran tetapi masih menunggu dirapatkan," ungkap Sodiq.