.webp)
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menanggapi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pandemi virus Corona atau COVID-19. Muhammadiyah meminta pemerintah konsisten melaksanakan kebijakan tersebut karena selama ini kesannya belum terlaksana dengan baik.
"Yang penting pemerintah konsisten melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan," kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti melalui pesan singkat kepada detikcom, Rabu (1/4/2020).
Konsisten, kata Abdul, adalah bagaimana pemerintah betul-betul melaksanakan kebijakan tersebut. Sebab, selama ini ada kesan pemerintah belum melaksanakan kebijakan secara maksimal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama ini ada kesan kebijakan itu tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya sosialisasi, edukasi, dan koordinasi dengan jajaran pemerintahan, khususnya dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ucapnya.
Terlepas dari hal tersebut, Abdul menyebut saat ini Muhammadiyah telah memberlakukan sosial distancing. Bahkan pihaknya juga telah menghentikan kegiatan yang bersifat mengundang kerumunan.
"Selama ini Muhammadiyah sudah memberlakukan social distancing dan menghentikan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa," ujar Abdul.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menetapkan kebijakan PSBB dan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Aturan penunjang dua kebijakan ini juga sudah diterbitkan.
"Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan Setpres, Selasa (31/3).
Jokowi meminta tak ada lagi kebijakan daerah yang berjalan sendiri dengan terbitnya PP dan Keppres tersebut. Jokowi ingin semua pihak berkoordinasi menangani Corona.
