.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora meminta agar polemik anggota DPRD Blora yang emoh dicek kesehatannya usai pulang dari kunjungan kerja (kunker) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tak diperpanjang lagi. Persoalan itu disebut menjadi evaluasi ke depannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, I Komang Gede Irawadi meminta agar dalam menyikapi permasalahan tersebut, masyarakat berpikir secara dewasa. Ia menilai permasalahan tersebut sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang.
"Kita menyikapinya harus berpikir dewasa lah itu. Jika memang prosedurnya kurang sesuai kita akan evaluasi. Tidak perlu diperpanjang lah masalah itu," katanya saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat (20/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya pun mengaku akan melakukan evaluasi terhadap tata cara penyampaian tes kesehatan agar lebih bijak, sehingga tidak menimbulkan polemik.
"Karena memang kurang sesuai, nanti kita coba evaluasi yang lebih baik," jelasnya.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Lilik Hermanto mengakui jajaran petugas yang saat itu dikirim untuk melakukan cek kesehatan lupa membawa surat tugas. Ia pun meminta maaf atas kelalaian tersebut.
"Ya sebetulnya harus pakai surat tugas, kalau memang itu ada kesalahan itu harus kami cek lagi, dan saya akui juga lupa, yang jelas kita kan ini gerak cepat. Kami seperti ini kan kita misalnya mau menyemprot disinfektan di mana-mana, surat-surat juga terbawa ke sana, tapi kalau memang misalnya ada kelewatan ini kami minta maaf," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Blora emoh dicek kesehatannya usai pulang dari kunjungan kerja (kunker) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tadi malam. Lokasi pemeriksaan kesehatan di Terminal Padangan, Bojonegoro, Jatim.
Rekaman video menunjukkan, seorang anggota yang menolak, Warsit, dengan nada tinggi menolak diperiksa dan membanding-bandingkan perlakukan yang diperiksa dengan perlakukan kepada bupati dan wakil bupati. Padahal dia merasa setingkat dengan bupati.
Dinas Kesehatan Kabupaten Blora menyebut bahwa lokasi cek kesehatan terhadap jajaran DPRD Blora, yakni di terminal Padangan, Bojonegoro adalah sesuai permintaan awal pihak DPRD sendiri.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Lilik Hermanto menjelaskan awalnya pemeriksaan terhadap jajaran DPRD sepulang kunker dari Lombok ini direncanakan dilakukan di RSÚD dr R Soeprapto, Cepu. Namun pihak DPRD Blora, kata Lilik, meminta agar cek kesehatan dilakukan di Terminal Padangan.
