Serikat Pekerja Jateng Ungkap Poin-poin Mengerikan dari Omnibus Law

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Selasa, 17 Mar 2020 17:16 WIB
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSPRTMM) Jateng  tolak Omnibus Law
Foto: Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSPRTMM) Jateng (Angling/detikcom)
Semarang -

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSPRTMM) Jawa Tengah kembali mengingatkan soal penolakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di tengah penanganan wabah virus Corona (COVID-19). Serikat pekerja ini juga berharap negara tidak perlu melakukan lockdown untuk penanganan Corona.

"Kami membahas Omnibus Law. Kami menyatakan sikap menolak," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Jawa Tengah, Edy Riyanto kepada detikcom di Semarang, Selasa (17/3/2020).

Edy lalu memaparkan kerugian jika RUU Cipta Kerja disahkan, di antaranya berpotensi menghilangkan pesangon, outsourcing makin bebas, tenaga kerja asing tanpa keterampilan mudah masuk.

"PHK juga dipermudah, proses PHK tidak harus mekanisme lewat mediasi dinas tenaga kerja, asal ada kesepakatan, sepakati dengan pekerja, serikat tidak dilibatkan," jelasnya.

FSPRTMM Jawa Tengah ini juga menggelar rapat untuk menyusun pernyataan sikap penolakan Omnibus Law, sejak 16-17 Maret 2020. Hasil rapat ini akan diserahkan ke DPRD Provinsi Jateng dan Gubernur Jateng. Mereka berharap tuntutan bisa segera disampaikan ke pusat dan tetap berpedoman pada UU nomor 13 tahun 2003.

"Harapannya kembalikan ke UU 13 tidak usah RUU Cipta Kerja," tegasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2