Tolak Omnibus Law, Ini 6 Tuntutan Aksi #GejayanMemanggilLagi

Jauh Hari Wawan S. - detikNews
Senin, 09 Mar 2020 14:26 WIB
Massa aksi #GejayanMemanggilLagi menduduki kawasan Simpang Tiga Gejayan, DIY. Aksi massa ini menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Aksi GejayanMemanggilLagi menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). (Foto: Jauh Hari Wawan S/detikcom)
Sleman -

Ada enam tuntutan utama yang menjadi dasar dalam aksi #GejayanMemanggilLagi di simpang tiga Gejayan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hari ini. Yang paling utama yakni menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dianggap sangat merugikan.

Humas Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Kontra Tirano menjelaskan Omnibus Law adalah produk hukum yang familiar di negara dengan tata hukum Anglo-Amerika. Tujuannya untuk melakukan "sapu bersih" atas masalah-masalah yang timbul.

"Dalih yang sama kemudian digunakan Rezim hari ini untuk melakukan pintasan atas masalah-masalah yang ada," kata Kontra saat ditemui di lokasi aksi #GejayanMemanggilLagi di simpang tiga Gejayan, Sleman, Senin (9/3/2020).

Kontra menjelaskan secara garis besar tak kurang ada enam hal yang menjadi implikasi negatif Omnibus Law.

"Penerapan RUU itu di kemudian hari disebut akan merampas hak-hak dasar warga negara dan ruang hidup fisik atau non-fisik yang ada di Indonesia," kata Kontra.

Salah seorang anggota Tim Pengkaji ARB, Feri menambahkan dalam RUU Cipta Kerja ada beberapa hal yang krusial. Salah satunya tentang upah di pasal 88b. Ketentuan itu merugikan bagi kaum buruh yang diupah berdasarkan lama waktu kerja.

"Tentang upah ditentukan satuan waktu. Artinya ketika upah ditentukan satuan waktu, artinya ada potensi upah dibayarkan per jam. Ruginya bagi buruh, ketika produksi menurun maka buruh bisa saja cuma mendapat 4-5 jam itu akan jelas menekan daya beli masyarakat yang mayoritas buruh," kata Feri.

Kedua, lanjut Feri, yakni masalah PHK. Menurutnya mekanismenya tidak seperti dulu lagi, Serikat Buruh tidak dilibatkan dalam PHK.

"Kalau dulu ada mekanisme phPHK, PKWT, dan lain sebagainya. Ada keterlibatan Serikat Buruh dalam PHK. Tapi dalam RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh dihilangkan," jelasnya.

Simak Video "Serikat Buruh Kembali Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di DPR"

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya
Halaman
1 2