MUI DIY Soal Usulan Fatwa Nikah Si Kaya-Si Miskin: Cinta Itu Soal Hati

Pradito Rida Pertana - detikNews
Jumat, 21 Feb 2020 13:07 WIB
Logo MUI
Logo MUI. Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto
Yogyakarta -

Usulan Menko PMK, Muhadjir Effendy kepada Menteri Agama, Fachrul Razi untuk membuat fatwa pernikahan lintas ekonomi sebagai upaya menekan mata rantai kemiskinan mendapat tanggapan MUI DIY. MUI DIY menilai pernikahan lintas ekonomi tidak perlu dipermasalahkan.

Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, Prof Makhrus Munajat mengatakan, bahwa melihat pernyataan tersebut, Menko PMK RI, Muhadjir menginginkan agar rantai kemiskinan terputus. Mengingat orang kaya menikah dengan orang kaya dan orang miskin menikah dengan orang miskin.

"Dia mempunyai anggapan atau angan-angan atau ada persepsi. Jadi kemungkinan seandainya di Indonesia ada pernikahan lintas status sosial mungkin kesenjangan kemiskinan itu bisa teratasi," katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (21/2/2020).

"Kalau saya menyimpulkan, ya dia (Muhadjir) guyonan tapi serius. Nah guyonannya itu ya mungkin kalau dalam Islam itu kan (ada istilah) 'supaya harta itu tidak berkumpul kepada orang-orang kaya saja'. Tapi yang perlu disikapi, pertama dia punya cita-cita yang bagus untuk ekonomi salah satunya melalui perkawinan silang itu," imbuh Makhrus.

Menyoal usulan Muhadjir kepada Menag untuk membuat fatwa terkait pernikahan lintas ekonomi, Makhrus menilai hal itu bukan kewenangan Kementerian Agama. Menurutnya, pengeluaran fatwa adalah kewenangan MUI.

"Kedua, dia usul kalau bisa Menag memberikan fatwa, tapi fatwa itu bukan kewenangan Kementerian Agama, fatwa itu yang punya haknya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Nah, fatwa yang mewajibkan itu ya tidak bisa fatwa yang sifatnya wajib," katanya.

Terlebih, dalam Islam tidak ada aturan yang memaksa agar orang kaya menikah dengan orang kaya, begitu pula orang miskin menikah dengan orang miskin.

"Sebenarnya di dalam Islam itu, itu hukum yang sifatnya khiari. Jadi boleh orang kaya nikah dengan orang kaya dan orang miskin dengan orang miskin, atau sebaliknya, orang kaya dengan orang miskin, sebenarnya tidak ada masalah, boleh," katanya

"Tetapi tidak bisa dihukum wajib, Menko PMK tidak mewajibkan hanya sifatnya anjuran dan fatwa itu tidak bisa dipakai memaksa orang. Karena tidak boleh di dalam agama, fatwa itu untuk intervensi, kecuali ada permintaan dari masyarakat yang memohon status hukum perkawinan lintas status sosial, itu boleh," sambung Makhrus.

Apalagi, dia menilai pernikahan lintas ekonomi bukanlah satu-satunya cara untuk menekan mata rantai kemiskinan. Mengingat ada pula sesama orang miskin yang menikah dan akhirnya mampu mengangkat status sosialnya.

"Perkawinan antar lintas sosial tidak ada masalah, kenapa? Orang kaya nikah dengan orang miskin boleh, sesama orang miskin nikah juga boleh, itu tidak ada persoalan," ujarnya

"Karena cinta itu kan persoalannya kalau masalah hati dan kasih sayang. Jadi tidak ada istilah 'oh kalau orang kaya wajib menikahi orang miskin' itu tidak ada paksaan seperti itu, tidak bisa. Tapi ya kalau misalnya jodoh selama ini juga tidak ada persoalan, sekarang banyak orang kaya menikahi orang miskin, dan orang yang sama-sama miskin menikah juga bisa menjadi kaya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menko PMK RI, Muhadjir Effendy mengusulkan kepada Menteri Agama, Fachrul Razi untuk membuat fatwa pernikahan lintas ekonomi. Muhadjir beralasan, usulan fatwa tersebut untuk menekan mata rantai kemiskinan.

"Itu kan intermezzo. Fatwa kan bahasa Arabnya anjuran. Anjuran, saran. Silakan saja. Saya minta ada semacam gerakan moral bagaimana agar memutus mata rantai kemiskinan itu, antara lain supaya si kaya tidak memilih-milih, mencari jodoh atau menantu yang sesama kaya. Jadi gerakan moral saja," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).

Muhadjir mengamati ada fenomena di mana kecenderungan seseorang untuk menikah dengan yang memiliki kondisi ekonomi setara, misal si kaya dengan si kaya, atau si miskin dengan si miskin. Fenomena inilah yang menurut Muhadjir lahirnya keluarga miskin baru.

"Salah satu yang saya amati walaupun belum penelitian mendalam, perilaku ini adalah dipengaruhi perilaku masyarakat di mana orang mencari kesetaraan. Yang kaya mencari sesama kaya, yang miskin juga cari sesama miskin. Karena sesama miskin, lahirlah keluarga baru yang miskin," ujarnya.

Namun usulan tersebut masih sebatas intermezzo. Muhadjir menegaskan usulan dalam fatwa tidak bersifat wajib.

"Nggak. Mana ada anjuran mengikat? Jangan seolah dipelesetkan jadi wajib," ujar Muhadjir.

(sip/sip)