Peserta Kursus Pranikah Tak Dikenai Biaya, Bisa Dapat KUR

Menko PMK Muhadjir Effendy di Semarang, Minggu (22/12/2019). (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)

Semarang - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan persiapan kursus pranikah sudah 40 persen. Ia menyebut pembekalan tidak akan membebani para calon pengantin.

Hal itu diungkapkan Muhadjir di sela peringatan Hari Ibu yang dipusatkan di Kota Lama Semarang.

"Koordinasi antar kementerian terkait sudah 40 persen, jadi kami sekarang sedang menyusun materi untuk pembimbingannya yang nanti akan dimuat baik dalam bentuk online maupun offline," kata Muhadjir, Minggu (22/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kementerian yang dimaksud yaitu Kementerian Agama yang menjadi leading sector, kemudian Kementerian PPPA hingga Kementerian Koperasi dan UKM. Muhadjir menegaskan direncanakan kursus pranikah dibiayai oleh APBN sehingga tidak membebani calon pengantin.

"Sekarang saya sudah meminta untuk dialokasikan khusus dari APBN, jadi nanti tidak membebani calon pengantin. Ini yang perlu dicatat ini, jangan sampai saya di-bully katanya nanti mahal, nggak ada, ini nggak ada pembayaran," tegasnya.

Ia menjelaskan jika calon pengantin mengganggur dan belum punya kemampuan tertentu, maka akan mendapatkan manfaat kartu pra-kerja. Kementerian Koperasi dan UKM juga akan membantu jika ada yang ingin belajar membuka usaha.

"Kementerian Koperasi UKM yang nanti akan membackup kalau ada calon pasangan pengantin belum punya pekerjaan dan yang akan belajar usaha nanti dibantu dengan KUR (kredit usaha rakyat) Pengantin. Pak Presiden waktu rapat kabinet terbatas sudah menyetujui nanti akan ada KUR khusus, salah satu skemanya adalah untuk pengantin," jelasnya.

Diperkirakan kursus pranikah akan mulai terealisasi pada pertengahan tahun 2020. Muhadjir menambahkan, tidak semua materi kursus pranikah diberikan pada para calon pengantin.

Ia mencontohkan, jika calon pengantinnya ustaz, maka tidak perlu diberikan materi agama. Atau jika sudah sukses secara finansial maka tidak perlu materi soal ekonomi.

"Insyaallah paling mudah-mudahan nanti pertengahan. Paling tidak pertengahan tahun 2020 sudah bisa direalisasi," ujarnya.

Upaya kursus tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi bertambahnya keluarga miskin. Selain itu juga merupakan upaya mencegah stunting.

"Yang sekarang rumah tangga miskin berapa banyak, dari 57.116.000 rumah tangga per Maret 2019, data BPS itu 9,4 persen rumah tangga miskin dan sangat miskin. Jadi itu hampir 5 juta rumah tangga miskin. Kalau ditambah dengan rumah tangga hampir miskin lebih fantastis lagi, itu sudah 16,8 persen, jadi banyak sekali," katanya.