Haedar Minta Deradikalisasi Diganti Moderasi, Apa Alasannya?

Usman Hadi - detikNews
Kamis, 12 Des 2019 16:58 WIB
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di UMY, Kamis (12/12/2019). (Usman Hadi/detikcom)
Bantul - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah mengganti pendekatan deradikalisasi dengan moderasi. Menurutnya, istilah moderasi lebih tepat diterapkan di negara moderat seperti Indonesia.

"Saya tawarkan saatnya kita moderasi, dan gerak moderasi ini kan sudah bertumbuh juga di banyak tempat," kata Haedar.

Hal itu disampaikan Haedar setelah dikukuhkan menjadi guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (12/12/2019). Haedar memperoleh gelar guru besar setelah menyampaikan pidato ilmiah berjudul 'Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi'.

Haedar menyebut Indonesia sudah berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus, tahun tumbuh menjadi bangsa moderat. Di dunia internasional, Indonesia pun dikenal sebagai bangsa yang ramah dengan kemoderatan yang dimilikinya.

"Orang Indonesia itu kenapa disebut ramah, baik, kemudian gotong royong, itu kan ciri dari kemoderatan. Kedua, Pancasila itu ideologi moderat, ideologi tengah dari semua ideologi ekstrem," paparnya.


Berkaca dari watak moderat itu, kata Haedar, Indonesia lebih cocok menggunakan pendekatan moderasi daripada deradikalisasi. Sebab, upaya deradikalisasi dinilai kontraproduktif karena selalu menimbulkan kontroversi.

"Nah, dengan moderasi itu, kita menghadapi berbagai macam bentuk radikalisme yang arah pada ekstremisme dan kekerasan, dengan cara-cara yang lebih objektif, lalu melibatkan sebanyak mungkin dan seluruh kekuatan warga," jelasnya.

"Dan (dalam moderasi) negara berperan dengan institusi hukumnya, sehingga insyaallah menghadapi radikalisme ekstrem dan kekerasan itu bisa kita (tangani) bersama," sambung guru besar UMY bidang sosiologi itu.
Selanjutnya
Halaman
1 2