Gapensi Kota Yogya Curhat Soal Informasi Syarat Lelang

Yogyakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Yogyakarta menilai stakeholder kurang informatif dalam menyampaikan persyaratan lelang. Karena itu, Gapensi ingin stakeholder lebih terbuka dalam penyampaian syarat lelang.

"Tantangan Gapensi ke depan akan lebih besar, lebih kompleks, khususnya berkaitan dengan begitu cepatnya aturan baru yang muncul dalam lelang. Kalau kita tidak bisa mengikuti, mengimbangi, yang pasti kita akan jadi penonton di daerahnya sendiri," kata Ketua Umum Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Kota Yogyakarta, Haryanto saat ditemui di Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman, Sabtu (30/12/2019).

Lanjut Haryanto, seperti halnya melampirkan syarat kepemilikan Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atau Sertifikasi K3 dalam proses lelang. Padahal, sebagian besar pemborong di Kota Yogyakarta belum memiliki sertifikasi tersebut.

"Contoh berkaitan dengan pelelangan saja sudah tertinggal dengan daerah lain. Seperti persyaratan lelang yang menggunakan K3 dari Dinas Tenaga Kerja, ini yang membuat kita dari teman-teman tertinggal, dan pas lelang ternyata itu (K3) dipersyaratkan," katanya.

Baca juga: Rasio Kredit Bermasalah Paling Tinggi di Sektor Konstruksi

"Kebetulan kita masih pakai K3 yang biasa, yang lama, ternyata itu tidak berlaku. Padahal teman-teman ada yang (sudah memasukkan penawaran) rendah, bahkan harusnya itu menang, tapi dimatikan dengan adanya syarat itu (sertifikasi K3 dari pusat)," imbuh Haryanto.

Menurutnya, hal tersebut membuat pemborong dari luar DIY masuk dan memasukkan penawaran di DIY, khususnya Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Seperti halnya lelang proyek pembangunan saluran air hujan yang diduga menyertakan sertifikasi K3 dalam persyaratan lelang.

"Dalam hal ini ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota (Yogyakarta) termasuk bersih, karena kalau kita bisa (memberi penawaran), rendah spesifikasi dan teknis benar bisa menang. Tapi dari OPD-OPD tiba-tiba memasukkan syarat lain, seperti kasus kemarin saluran air hujan," ucapnya.

Baca juga: Ironi di Balik Suburnya Kebun Jagung di Tengah Jalan Yogyakarta

"Karena itu kita minta agar (OPD) benar-benar lebih terbuka, karena ada yang tidak dipersyaratkan (dalam lelang) ditambahi. Ini yang bikin bingung, ada yang berkepentingan, dan membuat kita tidak bisa menawar (memasukkan penawaran)," sambung Haryanto.

Karena itu, Gapensi Kota Yogyakarta ingin memperbaiki komunikasi dengan stakeholder yang ada, baik Pemerintah Daerah dan swasta. Menurutnya, komunikasi antara Gapensi dan stakeholder masih kurang, khususnya dalam hal persyaratan lelang.

"Nah, caranya komunikasi ini kita jalin lagi, kita jalin lebih intensif, supaya dalam hal apapun, kebijakan apapun kita akan mengetahui. Dengan itu, kami berharap anggota (Gapensi) dapat informasi terkait persyaratan lelang yang jelas," ucap Haryanto. (sip/sip)