.webp)
Ketua Panitia Penjaringan Balon Bupati dan Wabup DPC PDIP Grobogan, Agus Siswanto, mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika DPD membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah.
"Ndak masalah, ndak masalah. Apa... memang mekanismenya seperti itu, ya. Jadi ada peluang (warga yang mendaftar ke DPD). Seperti yang saya sampaikan tugas kami kan hanya penjaringan. Iya itu aja kewenangannya," kata Agus saat dihubungi melalui telepon, Jumat (29/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, Kabupaten Grobogan juga akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020.
"Kewenangan ada di DPP partai. Silakan monggo (daftar ke DPD), enggak papa," imbuh Agus mempersilakan masyarakat jika ingin mendaftar melalui DPD PDIP Jawa Tengah.
Menurutnya, tugas DPC PDIP Grobogan saat ini sudah selesai. Yakni sebatas melakukan penjaringan.
"Iya, yang jelas tugas kami di DPC kan sudah selesai. Bagi warga atau masyarakat mendaftar melalui PDIP ada peluang lagi melalui DPD," terang dia.
Lantas apakah masyarakat yang mau mendaftar menjadi bakal calon melalui PDIP, harus komunikasi ke DPC lebih dulu? Agus menyebutkan bahwa itu menjadi hak pribadi.
"Iya tergantung mereka, mau ambil formulir di DPD enggak papa. Ada peluang. Kan ada pembukaan pendaftaran melalui DPD itu," tandasnya.
Sampai hari ini, terang Agus, belum ada pihak di Grobogan yang menanyakan soal pendaftaran bakal calon kepala daerah melalui DPD. Termasuk ketujuh nama yang telah mendaftar dalam proses penjaringan DPC PDIP Grobogan.
Satu orang mendaftar bakal calon bupati yakni Ketua DPC PDIP Grobogan Sri Sumarni. Sri merupakan petahana. Sedangkan nama lainnya posisi bakal calon wakil bupati, yakni Tri Arianto dari Kradenan, Ketua DPC Partai Hanura Grobogan Setiawan Djoko Purwanto, Pangkat Djoko Widodo Sekretaris DPRD Grobogan, Kades Penganten Ahmad Junaidi, mantan anggota DPRD Grobogan periode 2014-2019 Daryanto, Bambang Pujiyanto yang saat ini masih menjabat sebagai Direktur RSUD Purwodadi, dan Iptu Supardi yang sekarang menjabat Kapolsek Klambu.
Agus menambahkan, adanya perintah DPP ke DPD agar membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah, memang bukan hal baru. Sebab di pilkada-pilkada sebelumnya, hal itu selalu dilakukan.
"Pendaftaran bisa lewat DPC, DPD partai, bisa melalui DPP partai. Kemarin-kemarin ya seperti itu. (Untuk) tujuh nama (penjaringan DPC) tetap menunggu rekomendasi DPP," jelasnya.
Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya dilibatkan bila nanti sudah ada rekomendasi dari DPP. Tentu dengan koordinasi dari DPD dan DPP. Di antaranya dengan melakukan persiapan ke bawah demi pemenangan nama yang direkomendasikan DPP.
"Paling kami dilibatkan setelah mendapatkan (rekomendasi), nanti ada persiapan-persiapan. Apapun nanti kan yang kerja tetap DPC bersinergi dengan DPD, DPP bagaimana pemenangan, itu aja. Setelah itu tugas kami ini bagaimana memenangkan, ke bawah, persiapan, untuk siapapun yang direkomendasi oleh partai, kami tegak lurus," pungkas Agus.
Halaman 2 dari 2
